AksaraKaltim – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke PT Inti Karya Persada Tehnik (IKPT) pada Selasa (6/5/2025).
Hal ini buntut dari PT IKPT yang kerap mangkir saat dipanggil oleh Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) terkait pelaporan data karyawan lokal yang dipekerjakan dan hal lainnya. Terhitung Disnaker sudah empat kali melakukan pemanggilan.
Wawali Bontang, Agus Haris menegaskan seharusnya PT IKPT wajib melaporkan diri dalam bentuk dokumen ke Disnaker.
“Kami menilai IKPT tidak taat aturan karena tidak pernah melapor secara resmi ke Disnaker,” terangnya.
Lebih jauh, AH-sapaannya, mempertanyakan dokumen-dokumen kontrak milik PT IKPT. Seperti jumlah karyawan PT IKPT, baik untuk karyawan lokal dan bukan. Pun soal mekanisme perekrutan tenaga kerja. Tujuannya, untuk mengontrol perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bontang.
Sebagaimana Perda 10/2018 tentang Perekrutan Tenaga Kerja Lokal. Di mana perusahaan wajib mempekerjakan tenaga kerja lokal sebanyak 75 persen dan pekerja luar Bontang 25 persen.
“Begitu tata aturannya, sehingga pemerintah bisa mengontrol semua itu. Tahu persentase tenaga lokal yang wajib dipekerjakan, tidak. Baca tidak Perda Bontang soal tenaga kerja,” cecarnya.
Kadisnaker Bontang, Abdu Safa Muha yang turut hadir pada sidak ini juga mempertanyakan empat karyawan security yang dipekerjakan PT IKPT, namun perekrutannya tidak melalui Disnaker.
“Contoh ini direkrut tidak melalui Disnaker sebanyak empat orang. Kalian wajib melaporkan diri saat beroperasi di Bontang,” ujarnya.
Kata Safa Muha, PT IKPT sudah empat kali dipanggil. Namun tidak pernah mengindahkan panggilan yang dilayangkan oleh pihaknya.
“Berapa kali dipanggil tidak pernah mau hadir apa masalahnya, sudah empat kali. IKPT selalu menitipkan orang melalui subkon tanpa melalui Disnaker. Tidak bisa kamu bantah, subkon mu sudah saya hubungi duluan,” bebernya.
Di lokasi yang sama, Bisnis Koordinator PT IKPT, Muhlisin menjelaskan untuk manpower atau perekrutan pegawai diserahkan ke PT Bahar Akbar. Hal itu dilakukan sejak awal proyek mereka di Bontang.
“Melalui mereka (PT Bahar Akbar) semua rekrutmen pegawai. Untuk mereka (security) hanya untuk lingkungan mes saja. Jadi tidak melalui itu (Disnaker). Pengkajiannya semua di PT Bahar Akbar,” jelasnya.
“Yang keempat saya hadir (pemanggilan) tapi bapak (Kadisnaker) sedang dinas,” sambungnya.
Turut hadir dalam sidak, Ketua Komisi A DPRD Bontang, DPM-PTSP dan Satpol PP.
