AksaraKaltim – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji berjanji menelusuri keluhan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan (ITK) terkait dugaan pembatalan bantuan pendidikan Gratispol.
Keluhan tersebut mencuat setelah ada mahasiswa yang mengaku menerima surat pembatalan bantuan pada Januari 2026, meski telah dinyatakan sebagai penerima sejak September 2025.
Seno Aji mengatakan, Pemprov Kaltim memiliki komitmen kuat terhadap program pendidikan gratis.
Program tersebut mencakup pembiayaan pendidikan bagi masyarakat Kaltim, baik yang menempuh pendidikan di dalam maupun di luar daerah.
“Kita sudah memiliki program gratis sekolah, termasuk untuk pendidikan di luar daerah. Ini merupakan komitmen pemerintah dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia Kaltim,” kata Seno Aji, Rabu (21/1/2026) melansir Kompas.com.
Namun, ia mengaku belum menerima laporan resmi dari tim pengelola Gratispol terkait dugaan pembatalan bantuan yang dialami mahasiswa ITK.
Menurut Seno, jika pembatalan tersebut benar terjadi tanpa penjelasan yang memadai, maka hal itu perlu segera ditelusuri.
“Nanti saya cek karena saya belum mengecek ini. Tim Gratispol juga belum ada laporan ke saya. Seharusnya tidak boleh terjadi pembatalan seperti itu,” tegasnya.
Berdasarkan informasi awal yang diterima, persoalan ini diduga berkaitan dengan status mahasiswa yang berasal dari kelas eksekutif.
Dalam ketentuan peraturan gubernur, kelas eksekutif disebut tidak termasuk dalam kategori penerima bantuan pendidikan daerah.
Meski demikian, di sisi lain, muncul bukti komunikasi berupa percakapan dengan admin yang menyatakan mahasiswa bersangkutan terakomodasi dalam program Gratispol.
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya persoalan teknis dalam proses verifikasi maupun pelaksanaan program.
“Kalau memang ada bukti chat yang menyatakan terakomodir, berarti ini kemungkinan persoalan teknis. Bisa di internal kampus atau juga di internal pengelola Gratispol,” ujar Seno.
Ia menegaskan, Pemprov Kaltim tidak akan mengabaikan keluhan mahasiswa, terlebih persoalan tersebut menyangkut akses terhadap pendidikan.
“Pemerintah tentu tidak ingin merugikan mahasiswa. Kalau memang ada kesalahan teknis, itu harus diperbaiki. Pendidikan ini menyangkut masa depan,” katanya.
Seno memastikan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pengelola Gratispol serta pihak ITK guna mendapatkan kejelasan terkait mekanisme dan dasar pembatalan bantuan tersebut.
“Kita ingin semuanya jelas. Nanti kita cek lagi dan kita tindak lanjuti. Nanti segera kita informasikan,” pungkas Seno.
