AksaraKaltim – Kutai Timur (Kutim) naik 2 tingkat kategori dalam penilaian Kabupaten Kota Layak Anak (KLA). Peluang untuk meraih KLA dikategori lebih tinggi itu terbuka lebar karena nyaris mendapat nilai sempurna saat proses verifikasi lapangan.
Sebelumnya, Kutim meraih predikat KLA di kategori Pratama. Berkat nilai yang terdongkrak tinggi, Kutim akan bersaing untuk meraih kategori Nindya.
Informasi ini didapat saat Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengikuti Zoom Meeting Verifikasi Lapangan Hybrid Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) bersama Kementerian PPPA Republik Indonesia (RI) secara virtual di Ruang Rapat Diskominfo Kutim, Bukit Pelangi, Senin (12/06/2023).
Rapat zoom tersebut, dihadiri Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Kepala Bapedda Kutim Noviari Noor, Kepala Dinas PPPA Kutim Hj. Aisyah, Staf Dinas PUPR Kutim Nani Mariani, BNK Kutim Fauzi Abel, BPBD Kutim R. Irawan, serta perangkat OPD lainnya.
Ardiansyah Sulaiman mengungkapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan verifikasi dan kelengkapan data dari Pemkab.
“Karena ini berkolaboratif sifatnya yang dikomando oleh DPPA Kutim dan ketua gugus tugas dari Bappeda Kutim semua terlibat, sehingga yang tadinya sempat kaget karena tidak memegang data, tapi akhirnya kita bisa memegang apa yang kita komitmenkan,” ungkapnya.
Kendatipun Kutim akan diproyeksikan untuk meraih kategori yang lebih tinggi, namun Ardiansyah menekankan tujuan utama adalah dampak terhadap masyarakat. Sehingga data yang disampaikan benar-benar rill berdasarkan kondisi di lapangan.
“Wartawan juga harus banyak terlibat untuk memaksimalkan informasi dari masyarakat bahwa ternyata masyarakat mengalami ini, itu dan sebagainya,” harapnya.
Ada 24 indikator yang terbagi kedalam 5 cluster yang dilakukan verifikasi oleh Kementrian PPPA. Prosesnya pun dilakukan secara acak.
“Pihak kementerian ingin melihat betul nggak data ini, tadi sudah dijawab misalnya Puskesmas Sepaso apakah sudah ramah anak,” terangnya.
Tak hanya itu, lanjut Bupati Kutim penanganan kasus anak juga menjadi perhatian, namun untuk di Kutim penanganannya sudah bersifat kolaboratif mulai dari pihak kepolisian, Kejaksaan, Dinas Sosial dan Psikologi.
“Jadi semua itu sudah kolaboratif, kemudian Forum anak juga sudah dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan misalnya musrenbang, mereka mengusulkan usulannya,” tutupnya. (Adv)
