AksaraKaltim – Lambatnya pelayanan di Puskesmas Bontang Selatan II menjadi sorotan Komisi A DPRD Bontang. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya aplikasi dari Kemenkes (Kementerian Kesehatan) yang harus diisi saat masyarakat berkunjung.
Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto mengatakan kunjungan rombongan Komisi A kali ini ingin memastikan pelayanan di Puskesmas Bontang Selatan II sudah berjalan dengan baik atau belum.
Setelah melakukan kunjungan, ada beberapa hal yang menjadi sorotan mereka. Diantaranya adalah banyaknya aplikasi dari Kemenkes yang harus diisi saat masyarakat berkunjung.
Sehingga berimbas pada lambatnya pelayanan dan penanganan kepada masyarakat yang berkunjung ke puskesmas tersebut.
“Ini kan kalau setiap orang mau berobat satu saja penyakitnya tapi aplikasi yang harus diisi empat sampai lima aplikasi,” ucap Herkes-sapaan akrabnya kepada media usai melakukan kunjungan. Senin (7/7/2025).
Kata dia, untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat Bontang yang berkunjung ke puskesmas, Komisi A DPRD Bontang berencana mendatangi Kemenkes.
Dengan tujuan melakukan koordinasi, agar penggunaan aplikasi bisa tersentral, hingga aplikasi yang digunakan bisa dikurangi.
“Kebetulan kami mau kunjungan ke Kemenkes, soal banyak aplikasi yang harus digunakan akan coba didiskusikan. Dicarikan solusinya agar penggunaan aplikasi bisa dikurangi,” katanya.
Kepala Puskesmas Bontang Selatan II, dr. Livia Fitriati menerangkan aplikasi yang harus diisi bukan dari Pemkot (Pemerintah Kota) Bontang tapi langsung dari Kemenkes RI.
Apalagi, untuk satu orang harus mengisi lebih dari dua aplikasi. Sehingga hal tersebut cukup dikeluhkan.
Selain itu, puskesmas juga merasa kesulitan untuk melihat akumulasi data yang sudah mereka input.
“Menjadi keluhan teman-teman (pasien) sudah berapa kali pemeriksaan karena aplikasinya by name. Kemudian untuk menarik data yang sudah di input juga tidak mudah,” jelasnya. (Adv)
