AksaraKaltim – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat kerusakan pada 40.180 rumah akibat berbagai bencana alam selama setahun, ditilik dari rekapitulasi tahun 2025.
“Angka kerusakan hunian ini berbanding lurus dengan dominasi bencana hidrometeorologi serta kebakaran pemukiman,” ujar Kepala BPBD Kaltim Buyung Budi Purnomo melansir Antara, Rabu (14/1/2026).
Pihaknya merinci bahwa banjir dan kebakaran pemukiman menjadi dua jenis bencana yang paling sering terjadi dengan total gabungan 527 kejadian.
Kota Samarinda menjadi wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi yang menyumbang 232 insiden atau sekitar 27 persen dari total bencana provinsi.
Data menunjukkan Ibu Kota Provinsi Kaltim itu mengalami 114 kejadian tanah longsor yang secara spesifik mengancam kawasan padat penduduk di area perbukitan.
Selain kerusakan tempat tinggal, bencana tahun lalu juga menghancurkan 132 kios atau ruko yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat kecil.
Dampak kerusakan infrastruktur publik turut menjadi perhatian serius karena mencakup 59 fasilitas pendidikan dan 23,46 kilometer jalan yang terdampak.
Pusdalops BPBD Kaltim menghitung total kerugian materiil akibat rentetan bencana tersebut secara akumulatif mencapai angka Rp40,79 miliar.
Bencana ini tidak hanya menelan harta benda tetapi juga mengakibatkan 79 korban jiwa meninggal dunia dan 22 orang dinyatakan hilang.
Lonjakan kejadian paling ekstrim terekam pada bulan April 2025 dengan 148 insiden yang terjadi hanya dalam kurun waktu satu bulan.
Pihaknya kini fokus pada pemetaan ulang zona rawan longsor dan banjir di Samarinda serta Balikpapan untuk meminimalkan dampak tahun ini.
Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap instalasi listrik rumah karena kebakaran pemukiman menempati urutan kedua terbanyak yakni 259 kejadian.
“Kami juga berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor untuk penanganan pascabencana, dimana ada 162.913 warga yang terdampak bencana bercermin data tahun lalu,” kata Buyung.
Dia mengatakan evaluasi terhadap sistem penanggulangan banjir perkotaan dinilai mendesak mengingat bencana tersebut masih menjadi penyumbang angka kejadian tertinggi sebanyak 268 kasus.
