AksaraKaltim – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang tidak menyetujui wacana pemerintah pusat yang ingin menerapkan sentralisasi guru. Kabarnya wacana sentralisasi tersebut bakal diberlakukan dalam waktu dekat oleh pemerintah.
Kepala Disdikbud Bontang, Abdu Safa Muha, menilai seharusnya pemerintah pusat melakukan berbagai kajian dan diskusi secara mendalam terlebih dahulu soal sentralisasi guru.
“Lalu apa yang mendorong guru ingin di sentralisasi. Harusnya pemerintah melakukan pendekatan lebih dulu,” terangnya belum lama ini.
Menurutnya, bila hal itu diterapkan maka bakal terjadi ketimpangan di daerah. Mengingat, pemerintah daerah yang lebih memahami kondisi wilayahnya.
Lanjutnya, jika hanya data guru yang disentalisasi oleh pemerintah pusat, tidak menjadi masalah. Namun jika guru yang ingin disentralisasi, maka dia dengan tegas menolak.
“Kami bakal mendorong itu agar tidak diberlakukan melalui Apeksi,” ujarnya.
Dijelaskannya, daerah juga bakal mengalami pelemahan ke depannya karena kehilangan kewenangan, dalam melakukan pengawasan terhadap guru. Dicontohkan, seperti saat ini untuk guru SMA/SMK kebijakannya menjadi ranah pemerintah provinsi. Secara tidak langsung ketimpangan saja sudah terjadi.
“Apalagi kalau diambil pusat. Yang menjadi pertanyaan adalah mendesaknya dari sisi apa, sehingga pemerintah pusat ini melakukan sentralisasi guru,” sebutnya.
Di akhir, Safa Muha berharap agar pemerintah pusat mempertimbangkan lebih matang lagi mengenai wacana itu dan memikirkan dampaknya bagi daerah.
