AksaraKaltim – Kursi tunggu, lantai 2, Puskesmas Bontang Utara 1, di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara sudah penuh sesak dengan warga. Mereka menunggu antrean surat kesehatan yang diterbitkan Puskesmas tersebut pada, Rabu (28/8/2024) siang.
Secarik kertas itu diperlukan sebagai syarat untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bontang yang diadakan pada September-November 2024. Bimtek dengan tema Wawasan Kebangsaan, Ideologi Pancasila dan Bela Negara ini akan diikuti 1.072 orang dengan pagu anggaran Rp 6,4 miliar.
Nurlela-bukan nama sebenarnya- sudah 30 menit menunggu giliranya untuk pemeriksaan kesehatan. Dia ditemani sepupunya mengantri berdiri di Lorong puskesmas. Nurlela merupakan warga Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan. Ia rela menempuh jarak sekitar tiga kilometer dari rumahnya menuju ke Puskesmas Bontang Utara 1 pengurusan surat kesehatan di sini gratis.
Selain di Puskesmas Bontang Utara I pemeriksaan kesehatan dipungut biaya Rp 35 ribu. Biaya penerbitan surat kesehatan ini ditanggung penuh oleh vendor Bimtek.
Kepala Puskesmas Bontang Utara I dr I Wayan Santika membenarkan pengurusan surat kesehatan mulai ramai sejak sejak 21 Agustus 2024. “Kami tetap dibayar. Tapi kerjasama dengan vendor,” ucap dr Wayan.
Untuk memudahkan komunikasi, para peserta Bimtek dihimpun dalam sejumlah sebuah grup WhatsApp. Anehnya, para calon peserta Bimtek itu sudah dihimpun dan diminta untuk mengurus berbagai dokumen persyaratan peserta, termasuk surat keterangan sehat, dilakukan sebelum rencana pelaksanaan Bimtek diumumkan secara resmi ke masyarakat.
Dua pekan sebelum pendaftaran diluncurkan, para calon peserta telah dikabari terkait persyaratan yang harus dipenuhi untuk ikut Bimtek, salah satunya surat kesehatan.
“Diinfokan Pak Udin Mulyono (Ketua Organisasi Masyarakat DPP Pusat Hubungan Masyarakat/PHM), di grup whatsapp PHM tes kesehatan di sini gratis,” ujar Nur.
Kepada media, Udin tak menampik telah mengarahkan calon peserta bimtek untuk mengurus surat kesehatan di Puskesmas Bontang Utara I karena biayanya ditanggung oleh pelaksana atau Event Organizer (EO).
Udin Mulyono merupakan salah satu pembisik Wali Kota Bontang Basri Rase. Dalam Pilkada tahun ini, Basre kembali maju sebagai calon Wali Kota Bontang berpasangan dengan Chusnul Dhihin.
Di kancah politik Udin menjadi aktor utama penggerak pengumpulan KTP untuk mengusung Basri – Chusnul maju di Pilkada Bontang melalui jalur independen.
Basri sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa. Tetapi konflik di internal partai membuat dia terdepak dari pengurusan partai. PKB memilih menunjuk Sutomo Jabir untuk diusung di Pilkada Bontang.
Sejak prahara di internal PKB, Udin Mulyono menginisiasi agar Basri – Najirah yang kala itu berpasangan untuk maju melalui jalur perseorangan. Jalur yang dipilih Basri rupanya berbeda dengan Najirah, wakil wali kota tetap memilih menggunakan jalur partai.
Usai keputusan berpisah, Basri menggandeng Chusnul Dhihin, pengusaha ayam goreng sebagai wakilnya di Pilkada. Pada Minggu (11/8) lalu, Basri – Chusnul deklarasi berpasangan di Kompleks Kantor Halal Square, markas PHM yang juga difungsikan sebagai posko pemenangan.
Ketua DPP PHM ini juga menjadi koordinator peserta Bimtek Wawasan Kebangsaan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemkot Bontang. Kedekatan Udin dengan Basri membuat dia cukup berpengaruh di kalangan pejabat pemerintah daerah. Buktinya, syarat tes kesehatan untuk peserta Bimtek yang sebelumnya tidak pernah ada, tahun ini tiba-tiba muncul karena permintaan Udin Mulyono.
“Persyaratan surat kesehatan saya yang usulkan. Saya bilang ke Kesbangpol kalau tidak ada surat kesehatan jangan dibawa. Ini penerbangan jarak jauh,” beber Udin.
Selain itu, Udin juga memint para calon peserta Bimtek memasang stiker Basri – Chusnul di rumahnya sebelum berangkat bimtek.
Bimtek ini rencananya digelar selama 5 hari. Supaya tak menumpuk, Bakesbangpol memecah menjadi 15 kegiatan dengan tema serupa namun judul berbeda (selengkapnya lihat infografis). Bimtek digelar di sejumlah kota, yakni Provinsi Bali, Yogyakarta dan Kota Malang.
Warga berbondong-bondong mengikuti bimtek dan bersedia mengikuti perintah Udin. Sebab selain bisa melancong ke kota wisata mereka juga menerima uang saku. Tentu saja uang saku itu bukan dari dompet Udin, tapi dari anggaran pemerintah.
Mengacu Perwali Nomor 14/2023 Tentang Standar Harga Satuan TA 2024 disebutkan uang harian yang diterima masyarakat Rp 130 ribu per hari, sementara uang perjalanan masyarakat Rp 300 ribu sekali perjalanan (Rp 600 ribu pulang-pergi).
Dengan akumulasi kegiatan digelar selama 5 hari, masing-masing peserta bakal mengantongi uang saku Rp 1,5 juta.
Kembali Udin menjelaskan, Wali Kota Bontang Basri Rase banyak mendengar saran dari dirinya. Bimtek wawasan kebangsaan ini merupakan idenya untuk dilaksanakan di APBD-Perubahan 2024. Menurut Udin, melalui bimtek manfaat dari program bisa menyentuh langsung masyarakat ketimbang proyek fisik.
“Dibawa ke luar daerah. Semisal Bali dimana wisatanya bisa maju. Untuk masyarakat melalui Bimtek akan dirasakan. Berbeda dengan proyek,” ungkap Udin
Melansir laman singkatan dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Anggaran Bimtek di Bakesbangpol di APBD-Perubahan 2024 sebesar Rp 18,6 miliar.
Dari total pagu tersebut, hampir 85 persennya dialokasikan untuk kegiatan Bimtek Wawasan Kebangsaan yang terbagi dalam 15 kegiatan. Tetapi, Udin mengaku peserta bimtek yang dikoordinir tak mencapai seribu orang.
Kepala Kesbangpol Bontang Deddy Haryanto mengaku tak ambil pusing dengan mobilisasi peserta bimtek yang dilakukan PHM. Menurutnya, siapa saja bisa mengkoordinir asalkan berkas berupa KTP, surat kesehatan dan pas foto dikumpul ke panitia seleksi.
Deddy enggan menyebutkan vendor pelaksana yang menanggung biaya cek kesehatan di Puskesmas Bontang Utara I. “Kalau isu ada yang koordinir saya tidak tahu. Tapi tidak masalah juga. Asal berkasnya masuk ke Kesbangpol,” ucap Deddy.
Wali Kota Bontang Basri Rase membantah Bimtek wawasan kebangsaan ini telah dipolitisasi untuk menguntungkan dirinya di Pilkada. Pelaksanaan bimtek ini dinilai telah sesuai ketentuan, hanya saja di momen politik seperti sekarang isu tersebut dianggap lumrah dihembuskan. “Biasa lah di tahun politik semua pasti dikait-kaitkan. Kami libatkan semua unsur loh dalam Bimtek ini,” ucap Basri.
******
Video dengan durasi 5.27 menit yang menampilkan ajakan 2 orang untuk mendukung Basri Rase di Pilkada itu beredar di media sosial pada 3 September. Di dalam video itu, keduanya mengaku bernama Salman dan Alimuddin warga RT 15, Loktunggul, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan.
Mengenakan kaos dengan tulisan DKP3 di dada sebelah kiri, Salman menyatakan akan mendukung Basri di Pilkada nanti. “Siap memberikan suara,” ujar Salman yang menjawab pertanyaan seorang pria di dalam video itu.
Salman dan Alimuddin adalah peserta Bimbingan Teknis Budidaya Ikan Laut Sistem Keramba Jaring Apung yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKP3) Pemkot Bontang, di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, Nusa Tenggara Barat, 2 September 2024.
Namun, saat dikonfirmasi pada 8 September, Salman membantah ada pengarahan politik untuk calon tertentu di acara Bimtek yang dia ikuti. Dia juga membantah video yang beredar adalah dirinya. “Tidak ada itu pak,” ungkapnya. Hingga berita ini diturunkan Salman tak lagi bisa dihubungi media ini.
Kepala DKP3 Bontang Ahmad Aznem mengaku tidak mengetahui adanya pengarahan politik terhadap peserta bimtek yang digelar instansinya. “Saya tidak tahu itu,” kata Aznem. Serupa dengan Aznem, Kepala Bidang Perikanan DKP3 Fadly juga mengaku tidak tahu terkait video tersebut.
Pengarahan politik juga terjadi di bimbingan teknis photography yang diselenggarakan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf). Sebuah tangkapan layar grup WhatsApp yang mengarahkan agar para peserta Bimtek memilih pasangan ‘Sekali Lagi’-slogan pasangan calon Basri Rase dan Chusnul Dhihin.
Kepada media, peserta yang membuat pernyataan itu mengklaim tulisan itu inisiatif dirinya bukan dari arahan tim Basri – Chusnul. Kepala Bidang Ekraf Disporaparekraf Doddy mengaku akan menegur peserta yang memanfaatkan bimtek untuk kampanye.
“Ini program pemerintah dilarang dimuatkan untuk kepentingan politik mau di kegiatan apapun itu. Kami ini kan pemerintah netralitas hanya melaksanakan aja,” katanya.
Ketua Kelompok Kerja 30 Buyung Marajo mengatakan, belanja pemerintah untuk Bimtek ini dinilai tidak tepat sasaran. Alih-alih untuk kesejahteraan masyarakat, bimtek ini mengandung muatan politis yakni pengarahan yang menguntungkan salah satu calon petahana.
“Jika indikasi itu benar maka OPD wajib mengembalikan anggaran ke kas negara. Karena tidak sesuai peruntukkan yang seharusnya,” ungkapnya.
Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman (Unmul) Saipul menjelaskan, praktik pengkondisian para peserta bimtek demi calon tertentu berpotensi melanggar Undang-Undang Pilkada.
Saiful menyebutkan di dalam UU 10/2016, dalam pasal 71 ayat 1 disebutkan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/Polri hingga kepala desa atau lurah dilarang membuat keputusan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
Adapun termaktub pada ayat 3, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai penetapan pasangan calon terpilih.
“Artinya sudah ada aturan yang memagari dan aturan ini harus dipatuhi,” ujar Saipul.
Apabila ada pelanggaran terhadap hal tersebut, bukan tidak mungkin wali kota atau wakil wali kota selaku petahana dikenai sanksi berupa pembatalan calon oleh KPU, seperti yang tercantum pada ayat 5.
Namun, Udin menilai pengarahan peserta bimtek untuk mendukung Basri – Chusnul bukanlah pelanggaran. Pasalnya, dirinya sebagai masyarakat yang mengajak kelompok warga bukan seorang pejabat ASN atau peserta pemilu.
“Tidak ada yang saya langgar dari situ,” ungkap Udin.
#Tulisan ini merupakan hasil kolaborasi Klub Jurnalis Investigasi (KJI) Bontang yang terdiri dari KlikKaltim.com, populism.id dan AksaraKaltim.id
