AksaraKaltim – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengandalkan sistem kecerdasan buatan (AI) bernama Mandau (Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama) sebagai strategi jangka panjang dalam mengendalikan inflasi sepanjang tahun 2025.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Budi Widihartanto menyatakan sistem berbasis teknologi ini dirancang untuk memantau stabilitas harga dan pasokan komoditas strategis secara real-time, guna memberikan respons cepat terhadap dinamika pasar yang semakin kompleks.
“Mandau Kaltim merupakan instrumen strategis berbasis data yang memungkinkan pengambilan keputusan cepat dan tepat dalam menjaga stabilitas harga, bukan hanya untuk periode Nataru yang telah berlalu, tetapi sepanjang tahun mendatang,” ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (28/12/2025).
Sebagaimana diketahui, peluncuran sistem inovatif ini dilakukan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalimantan Timur pada 18 Desember 2025 di Kantor Bank Indonesia Kalimantan Timur.
Dia menegaskan sistem ini merupakan buah kolaborasi lintas instansi, mulai dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), hingga Perusahaan Umum Bulog dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Budi menambahkan, aplikasi berbasis kecerdasan buatan ini dirancang untuk memantau dinamika harga, pasokan, dan distribusi komoditas strategis yang secara historis menjadi penyumbang inflasi.
Komoditas yang menjadi fokus pengawasan meliputi beras, minyak goreng, daging ayam, cabai rawit, bawang merah, tomat, serta tarif angkutan udara.
Yang membedakan Mandau dari sistem konvensional, kata Budi, adalah kemampuannya bersifat preventif sekaligus kuratif.
Dia menegaskan, sistem ini tidak sekadar merespons lonjakan harga setelah terjadi, melainkan mampu memprediksi potensi gangguan pasokan dan mengantisipasi gejolak harga jauh sebelum berdampak pada masyarakat.
Namun, efektivitas teknologi ini bergantung pada komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan.
“Pengendalian inflasi bukan sekadar soal teknologi canggih, melainkan sinergi lintas sektor yang konsisten dan didukung alokasi anggaran memadai,” tegasnya.
Dia menyebutkan penguatan kelembagaan TPID dan TP2DD memerlukan dukungan anggaran yang tidak boleh diabaikan dalam perencanaan fiskal daerah.
Di sisi lain, strategi penguatan TP2DD diarahkan pada tiga fokus utama untuk tahun 2025.
Pertama, mendorong efektivitas kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) untuk mendukung kemandirian fiskal dan pencapaian target pembangunan daerah tanpa menambah beban masyarakat.
Kedua, optimalisasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi guna memperkuat tata kelola keuangan pemerintah daerah.
Ketiga, percepatan realisasi serta peningkatan ketepatan sasaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sementara itu, Wakil Gubernur Seno Aji dalam arahannya menegaskan bahwa setiap kebijakan pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan daerah harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur, bukan sekadar angka-angka statistik yang terlihat baik di atas kertas.
Momentum positif ini semakin kuat dengan pencapaian Kalimantan Timur yang meraih berbagai penghargaan tingkat nasional.
Sebagai informasi, Kabupaten Kutai Kartanegara menyabet Juara 1 TPID Kabupaten Berprestasi, sementara Kota Samarinda dan Kota Bontang masing-masing memperoleh Juara 2 dan Juara 3 TPID Kota Terbaik.
Tak ketinggalan, untuk kategori TP2DD Terbaik Wilayah Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur meraih peringkat pertama sebagai Provinsi Terbaik I.
Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan Kota Samarinda berturut-turut menjadi Kota Terbaik I, II, dan III. Kabupaten Kutai Barat juga berhasil masuk dalam jajaran terbaik dengan meraih posisi Kabupaten Terbaik II.
Menurutnya, prestasi tersebut harus diikuti dengan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas harga, mendorong digitalisasi, dan memastikan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang berkelanjutan.
Sebagai tindak lanjut konkret dari HLM ini, pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Kalimantan Timur akan melaksanakan pengendalian inflasi berdasarkan roadmap periode 2025-2027 yang telah disusun.
(Bisnis.com)
