AksaraKaltim – Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris memberikan apresiasi kepada Pemkot Bontang karena menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi (Rakor) Wilayah Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir (Aspeksindo) Regional Kalimantan.
Terlebih salah satu fokus pembahasan adalah pengelolaan sektor kelautan dan kawasan daerah pesisir.
Agus Haris menyebut dengan hadirnya Ketua Umum Aspeksindo Regional Kalimantan secara langsung, dia pun memberikan saran agar bisa dilakukannya penataan batas wilayah.
Khusus Bontang, selama ini terhitung 0 mil dari bibir pantai hingga 10 mil ke arah laut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltim. Sementara yang lebih lebih memahami bagaimana kondisi daerah adalah kabupaten/kota.
“Sehingga bisa menjadi catatan penting untuk disampaikan ke Presiden RI,” kata dia, Senin (20/11/2023).
Kata AH-sapaannya, apalagi setelah terbitnya Undang-undang (UU) No 32 /2014 tentang kelautan, menjadi kebijakan pemerintah provinsi hingga pusat. Sementara pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan sektor laut.
Menurutnya, jika kebijakan tersebut dikembalikan tentu akan banyak potensi yang bisa yang dikelola daerah. Baik itu pariwisata, perizinan dan banyak hal lainnya.
“Tolong ini menjadi perhatian serius karena yang punya daulat itu adalah daerah. Provinsi harusnya menjadi fasilitator dan pusat regulatornya,” ucapnya. (Adv)
