AksaraKaltim – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar rapat paripurna ke-28 dengan agenda Penyampaian Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kutim pada Senin (24/6/2024) siang.
Pada kesempatan ini, Bupati kutim Ardiansyah Sulaiman menanggapi Pandangan Umum Fraksi Demokrat.
“Pemerintah mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Fraksi Demokrat atas capaian kinerja APBD tahun 2023 yang telah memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat dan juga pembangunan di Kabupaten Kutai Timur,” kata Ardiansyah.
Sebelumnya, pada gelaran rapat paripurna ke-27 pada 13 juni lalu, Fraksi Demokrat yang diwakili oleh M Amin menilai jika kesejahteraan masyarakat di Kutim masih belum maksimal.
Oleh karenanya, Ardiansyah mengatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap melakukan perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan dan juga infrastruktur.
“Pemerintah Kutai Timur terus berkomitmen dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal penguatan maupun peningkatan di sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur yang menjadi skala prioritas pembangunan di Kabupaten Kutai Timur,” ungkap Ardiansyah.
Selain itu, Ardiansyah juga menyampaikan bahwa upaya pembangunan dan peningkatan perekonomian berjalan sesuai dengan target yang telah direncanakan dan sudah tepat sasaran.
“Pada 2023 Pemkab Kutim mendapatkan bagi hasil deviden dari BUMD yang dikelompokkan ke dalam pendapatan asli daerah yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,” tuturnya.
Dirinya juga melanjutkan bahwa kewajiban atau utang pemerintah daerah yang juga di soroti oleh Fraksi Demokrat diupayakan untuk segera diselesaikan pembayarannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan transparansi informasi publik agar mudah untuk diakses oleh masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
