AksaraKaltim – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Paripurna ke-27 tentang penyampaian pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kutim pada Kamis (13/6/2024) siang.
Mewakili Fraksi Demokrat, Muhammad Amin menyampaikan apresiasinya kepada kinerja pengelolaan keuangaan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2023.
Dirinya mengungkapkan, Fraksi Demokrat menganggap jika realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2023 senilai Rp352,46 milyar dari PAD sebesar Rp787,53 milyar masih kurang maksimal mengingat banyaknya kebutuhan mendasar dari masyarakat yang belum terpenuhi.
“Tetap perlu di apresiasi bersama tapi publik juga harus tahu apakah faktor meningkatnya PAD karena dominan di sumbang oleh BUMD/Perusda ataukah faktor lainnya,” kata Amin.
Dirinya juga menyampaikan apresiasinya pada peningkatan pendapatan daerah yang sekaligus mendorong realisasi belanja daerah agar kedepannya harus lebih meningkat lagi.
“Harus lebih besar dan lebih meningkat lagi serta kami berharap peningkatan pendapatan belanja daerah ini berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi di Kutim secara signifikan dalam seluruh sektor kehidupan,” tegas Amin.
Lebih lanjut, dikatakan Amin, Fraksi Demokrat berpandangan dalam hal belanja daerah pemerintah Kabupaten Kutim mencatatkan presentase yang baik terkait belanja transfer, yang dalam hal ini adalah belanja bantuan keuangan yang diberikan kepada pemerintah desa dengan realisasi sebesar Rp824,94 milyar.
“Dengan angka ini harusnya
pemerintah kita bisa menggenjot laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di desa karena mengingat Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin nyata,” tutur Amin.
Di akhir Amin berharap, pemerintah daerah bisa lebih memperhatikan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran daerah melalui akses informasi yang mudah bagi masyarakat. (Adv)
