AksaraKaltim – Pembangunan hotel mewah di Kota Bontang masih sebatas wacana. Namun, isu ini cukup menjadi perhatian. Utamanya, dari sisi pembiayaan.
Merespons hal itu, Anggota Komisi B DPRD Bontang, Nursalam mengatakan jika pembangunan dilakukan secara langsung oleh pemerintah daerah, besar kemungkinan APBD Bontang tidak akan mampu membiayai proyek besar tersebut.
Kalau pun mampu skema pembangunannya harus dengan cara tahun jamak atau multiyear. Mengingat, untuk APBD Bontang sudah memiliki pos-pos anggarannya tersendiri. Misal, untuk kesehatan, pendidikan dan hal lainnya.
“Kalau pemerintah mau bangun sendiri, kemungkinan APBD tidak mampu untuk langsung membangun hotel. Apalagi banyak prioritas lain yang harus diutamakan,” ujarnya.
Kata Nursalam, opsi untuk menyerahkan pembangunan kepada investor swasta dinilai lebih realistis dan efisien. Keterlibatan pihak ketiga yang memang memiliki pengalaman dan sumber daya di sektor perhotelan diyakini akan mempercepat realisasi proyek tersebut tanpa membebani keuangan daerah.
Disinggung soal Hotel Mutiara yang merupakan milik Pemkot Bontang, Nursalam menyebut bahwa bangunan tersebut pada dasarnya bukanlah hotel yang dirancang sejak awal, melainkan wisma atlet yang kemudian diubah fungsi menjadi hotel.
“Hotel Mutiara itu bukan desain hotel dari awal, itu dulunya wisma atlet. Jadi tentu beda dari segi fungsi dan fasilitas dibandingkan hotel yang memang dirancang sejak awal sebagai hotel,” jelasnya.
Saat ini, sebagian besar hotel di Bontang tergolong sebagai hotel melati, sehingga keberadaan hotel dengan standar lebih tinggi dinilai sangat penting untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan bisnis di daerah.
“Di sini kan yang banyak hotel melati,” diakhirinya.
