AksaraKaltim – Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan AS keluar dari keanggotaan Badan PBB untuk Organisasi Pendidikan Sains dan Kebudayaan (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization/UNESCO).
Kepastian itu disampaikan pejabat Gedung Putih kepada CNN. Salah satu alasan AS keluar dari UNESCO karena badan itu mengakui negara Palestina sebagai anggota.
Kebijakan ini diambil seiring dengan upaya Trump menarik negaranya keluar dri lembaga-lembaga internasional, termasuk menghapus program-program Keragaman, Kesetaraan, dan Inklusi (Diversity Equity and Inclusion/DEI).
“Presiden Trump telah memutuskan untuk menarik AS dari UNESCO, yang mendukung gerakan-gerakan budaya dan sosial yang membangkitkan dan memecah belah, serta sama sekali tidak sejalan dengan kebijakan masuk akal yang dipilih rakyat Amerika pada November,” kata juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, dilansir dari CNN.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Tammy Bruce dalam sebuah pernyataannya menambahkan bahwa kelanjutan partisipasi AS di UNESCO bukan “kepentingan nasional” negaranya.
Penarikan tersebut akan berlaku efektif pada 31 Desember 2026.
UNESCO merupakan badan yang mempromosikan kerja sama di bidang edukasi, sains, kebudayaan, dan komunikasi untuk mendorong perdamaian dunia. Peran UNESCO juga untuk menjaga sejumlah situs hingga tradisi sebagai warisan dunia.
AS merupakan salah satu pendiri UNESCO pada 1945, namun pernah mundur pada 1984 karena khawatir terhadap salah urus keuangan dan bias yang bertentangan dengan kepentingan AS saat itu.
AS baru bergabung lagi pada 2003 saat Presiden George W Bush. Ia mengatakan UNESCO telah melakukan reformasi yang penting.
Washington kembali menarik diri dari UNESCO saat pemerintahan Trump di periode pertama, kemudian bergabung lagi di pemerintahan Joe Biden.
Trump kemudian kembali terpilih menjadi Presiden AS untuk periode kedua dan meninjau kembali keanggotaan Negeri Paman Sam di organisasi tersebut.
Ia juga meminta “analisis terhadap sentimen anti-semitisme atau anti-Israel di dalam organisasi tersebut.”
Bruce kemudian menuduh bahwa “UNESCO berupaya memajukan tujuan-tujuan sosial dan budaya yang memecah belah dan mempertahankan fokus yang berlebihan pada Tujuan Berkelanjutan PBB, sebuah agenda ideologis globalis untuk pembangunan internasional yang bertentangan dengan kebijakan utama luar negeri Amerika.”
“Keputusan UNESCO untuk mengakui ‘Negara Palestina’ sebagai negara anggota sangat bermasalah, bertentangan dengan kebijakan AS dan berkontribusi pada maraknya retorika anti-Israel dalam organisasi tersebut,” lanjut Bruce.
(CNNIndonesia.com)
