AksaraKaltim – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang terus meningkatkan kualitas pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kini, penyelesaian pelayanan hanya membutuhkan waktu 3 hari dari yang sebelumnya 10 hari kerja.
Kepala Bapenda Kota Bontang, Natalia Trisnawati, mengatakan percepatan ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, notaris, serta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam mengurus administrasi perpajakan.
Menurutnya, pemangkasan waktu layanan tersebut merupakan bagian dari upaya Bapenda dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pengurusan BPHTB.
“Layanan kita itu untuk BPHTB sebelumnya 10 hari kerja sekarang khusus untuk di Bapenda cukup 3 hari kerja,” ujarnya, Selasa (27/10/2026).
Ia menyebut, dengan sistem pelayanan yang lebih singkat masyarakat dan pihak terkait dapat mengurus administrasi BPHTB lebih efisien dan cepat.
Lebih lanjut, Natalia Trisnawati menjelaskan, mekanisme pengurusan melalui beberapa tahap, yaitu pendaftaran, penelitian berkah, sampai penerbitan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB.
Ia menambahkan, bahwa pada hari pertama pengurusan, Notaris/PPAT mengajukan permohonan dan mengunggah berkas melalu aplikasi e-BPHTB. Lalu Bapenda bertugas untuk melakukan penelitian dan verifikasi berkas serta data pajak.
“Setelah itu SSPD BPHTB diterbitkan ketika sudah dipastikan seluruh persyaratan terpenuhi dan pembayaran di terima,” katanya.
Natalia juga mengingatkan masyarakat, notaris, dan PPAT agar memastikan seluruh dokumen persyaratan telah lengkap sebelum mengajukan permohonan.
Selain itu, pembayaran perlu dilakukan setelah mendapatkan kode billing, sementara perkembangan pengajuan dapat dipantau melalui aplikasi e-BPHTB.
Ia menambahkan, apabila terdapat kekurangan dokumen, pemohon akan menerima pemberitahuan melalui notifikasi pada aplikasi tersebut.
“Tapi kalau kekurangan berkas akan disampaikan melalui notifikasi aplikasi,” pungkasnya. (Adv)
