AksaraKaltim – Penilaian cabang olahraga (cabor) dancesport pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur 2026 di Kabupaten Paser menuai polemik.
Kontingen Bontang dan Berau kompak mempertanyakan objektivitas juri setelah hasil pertandingan dinilai tidak sebanding dengan kemampuan dan penampilan atlet di lapangan.
Selain itu, tertutupnya akses terhadap rekapitulasi nilai semakin memicu kecurigaan dan tanda tanya.
Sayangnya, di tengah tuntutan transparansi tersebut, muncul pernyataan bahwa pengajuan protes secara otomatis harus disertai penyerahan uang Rp25 juta.
Ketua Ikatan Olahraga Dansa Indonesia (IODI) Bontang, Atria Andayani, mengaku pihaknya awalnya tidak berniat mempermasalahkan hasil pertandingan.
Permintaan transkrip nilai justru diajukan untuk mengetahui apakah hasil yang diumumkan benar-benar mencerminkan performa atlet. Sebab, Bontang sebelumnya memasang target lima medali dari sejumlah nomor pertandingan. Namun, hasil akhirnya jauh dari harapan.
“Target kita hari ini sebenarnya lima medali. Kami unggul di beberapa kategori, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Makanya kami meminta transkrip nilai karena ingin melihat penilaiannya seperti apa,” ungkap Atria.
Dia menjelaskan, peluang medali tersebut berasal dari dua nomor ballroom, dua nomor couple, dan satu nomor latin. Bahkan, Bontang optimistis mampu menembus tiga besar di sejumlah kategori.
Namun, kenyataannya Bontang hanya membawa pulang satu medali perunggu dari nomor couple. Hasil tersebut dinilai tidak sebanding dengan persiapan dan kemampuan atlet yang selama ini dibina.
“Harusnya kami bisa dapat lima medali. Bahkan, dua emas sudah menjadi target kami, satu dari ballroom dan satu lagi dari latin couple. Tetapi kenyataannya hanya satu perunggu yang kami dapatkan,” ujarnya.
Kata Atria, persoalan utamanya bukan semata-mata kehilangan peluang meraih medali. Hal lebih mendasar adalah tidak adanya keterbukaan mengenai dasar penilaian.
Dia menegaskan, setiap daerah semestinya memiliki kesempatan mengetahui dan memeriksa hasil penjurian sebelum memutuskan membawa persoalan tersebut ke dewan hakim.
“Kalau memang ada kejanggalan, kami bisa melapor ke dewan hakim. Tetapi bagaimana mau melapor kalau kami tidak tahu nilainya seperti apa? Kami hanya mau melihat, bukan langsung protes,” tegasnya.
Menurutnya, transparansi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan terhadap kompetisi sekaligus memastikan pembinaan atlet di setiap daerah berjalan berdasarkan evaluasi yang objektif dan terukur.
Berau Ikut Soroti Hasil Penjurian
Kekecewaan serupa disampaikan Ketua IODI Berau, Meliana. Bahkan, dia menilai persoalan penjurian pada Porprov kali ini lebih mengecewakan dibandingkan pengalaman pada penyelenggaraan sebelumnya.
Meliana mengaku memahami teknis penjurian dancesport karena pernah menjadi juri dalam sejumlah pertandingan. Karena itu, dia mempertanyakan hasil yang dianggap tidak mencerminkan kualitas penampilan atlet.
“Kalau ditanya kecewa, saya kecewa sekali. Anak-anak latihan keras, punya program terukur, tetapi hasilnya seperti ini. Bagaimana bisa atlet yang menurut kami memiliki power dan teknik lebih baik justru kalah dari atlet yang penampilannya tidak sekuat itu,” ujarnya.
Salah satu yang disorot adalah nomor breaking battle kategori b-girl. Atlet Berau yang sebelumnya berhasil meraih medali emas pada babak kualifikasi Porprov (BK), justru gagal melaju pada pertandingan kali ini.Padahal, menurut Meliana, penampilan atlet tersebut dinilai layak bersaing oleh penonton yang menyaksikan langsung pertandingan.
“Di BK kemarin b-girl kami meraih emas. Kenapa sekarang justru tidak masuk? Bahkan menjadi yang pertama tersingkir dari lima atlet. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami,” katanya.
Selain hasil pertandingan, Meliana juga mengkritik minimnya keterbukaan panitia sejak awal pelaksanaan. Pihaknya mengaku kesulitan memperoleh data peserta, termasuk daftar atlet yang bertanding pada masing-masing nomor.
Padahal, menurutnya, data tersebut semestinya sudah tersedia karena tahapan BK telah lebih dahulu dilaksanakan sebagai bagian dari proses menuju Porprov.Kritik lainnya menyasar tidak adanya evaluasi penilaian setelah pertandingan
Dalam kompetisi dancesport, juri biasanya memberikan penjelasan kepada atlet maupun pelatih mengenai aspek penampilan yang masih perlu diperbaiki.Namun, mekanisme tersebut tidak dirasakan kontingen Berau selama Porprov berlangsung.
“Biasanya setelah pertandingan, juri bisa menyampaikan evaluasi. Ini tujuannya agar setiap daerah tahu kekurangannya dan atlet bisa berkembang. Di Porprov ini tidak ada. Penilaian seperti apa juga tidak dijelaskan, selesai pertandingan ya sudah begitu saja,” keluhnya.
Meliana memahami penilaian olahraga dansa memiliki unsur subjektivitas karena melibatkan seni, kreativitas, teknik, dan keindahan gerakan. Namun, menurutnya, unsur subjektif tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan standar penilaian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dia pun meminta penyelenggara membuka akses rekapitulasi nilai agar setiap daerah dapat memahami dasar penetapan hasil pertandingan.
“Tujuan kami datang ke sini untuk membuat anak-anak berprestasi secara nyata. Kami melatih mereka, membangun kedisiplinan, dan mengajarkan sportivitas. Jangan sampai kerja keras atlet justru dirusak oleh sistem penilaian yang tidak transparan,” terangnya.
Protes Wajib Setor Uang
Di tengah protes dan keberatan dari Bontang dan Berau, Dewan Hakim Cabor Dancesport, Ellyansyah Kasthan, membantah adanya intervensi terhadap dewan juri dalam pertandingan tersebut.
Dia menyebut kontingen yang keberatan terhadap hasil penjurian dapat menyampaikan pengaduan secara resmi melalui surat kepada IODI Kaltim. Menurutnya, mekanisme formal diperlukan agar laporan bisa ditindaklanjuti.
“Harus secara resmi, bersurat supaya kami bisa tindaklanjuti,” sebut Ellyansyah.
Dia juga membantah adanya pengondisian terhadap peraih medali.
Ellyansyah menjelaskan, juri yang bertugas berjumlah tiga orang dan berasal dari Balikpapan, Samarinda, serta Surabaya.
Namun, ketika disinggung mengenai ketentuan protes yang disebut harus menyetorkan biaya sebesar Rp25 juta, Ellyansyah membenarkannya.
“Secara otomatis kalau protes berarti serahkan Rp25 juta,” ungkapnya.Pernyataan tersebut justru menambah pertanyaan di tengah tuntutan transparansi yang disampaikan sejumlah kontingen.
Terlebih, akses terhadap rekapitulasi nilai yang menjadi dasar keberatan belum diperoleh pihak yang mempersoalkan hasil pertandingan.
Sementara itu, salah satu juri nomor tanding dancesport, Agus Kencana juri asal Balikpapan, juga membantah adanya intervensi dari pihak mana pun terhadap juri.
Dia menegaskan, hasil pertandingan ditentukan berdasarkan perolehan nilai tertinggi pada masing-masing nomor.
“Nilai tertinggi itu juaranya. Tidak ada pengkondisian,” tandasnya.
