AksaraKaltim – Direktur Kearsipan Daerah I Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Rudi Anton meminta pimpinan daerah tidak melakukan mutasi bagi para tim penataan arsip. Sehingga ada orang yang benar-benar fokus untuk melakukan penataan arsip.
Kemudian dia juga menyarankan kepala daerah bisa tegas soal penataan kearsipan. Dengan rutin melakukan sidak kearsipan di setiap OPD. Agar indeks kearsipan bisa meningkat.
“Kalau perlu potong tunjangan semua orang yang ada disuatu OPD kalau tidak tertib arsip,” katanya saat memberikan sambutan pada Rapart Koordinasi (Rakor) dan launching aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Serta Penandatanganan Komitmen Bersama Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang, Senin (5/6/2023).
Rudi Anton mengaku siap melakukan pendampingan bagi tim arsip dalam pengelolaan kearsipan. Meski dilakukan secara daring. Dia pun menyarankan kepada tim arsip untuk membuat sebuah grup agar memudahkan koordinasi.
“Saya siap melakukan pendampingan. Buat saja grup biar enak koordinasinya nanti,” kata dia.
Kemudian dia menjelaskan, sejak Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ditanda tangani, Presiden RI meminta sistem pemerintahan beralih ke sistem digital.
“Suka tidak suka, mau tidak mau Presiden sudah merintahkan tidak ada lagi kertas di kantor-kantor,” ujarnya.
Oleh karena itu, pada 2024 mendatang seluruh sistem surat menyurat pemerintah sudah beralih ke sistem digital, yakni aplikasi Srikandi. Baik antar OPD ke perangkat daerah. Hingga dinas ke Kementerian RI.
Dia juga meminta agar OPD di Bontang bisa tertib penataan arsip ke depannya.
“Enggak mungkin kan Ibu Kota Negara (IKN) sudah pindah ke Kaltim kirim surat masih pakai jasa kirim. Jadi mari kita tertibkan arsip yang dimiliki,” kata dia.
Diakhir, Rudi Anton berpesan minimal dengan adanya arsip maka akan ada warisan sejarah yang ditinggalkan untuk anak cucu kelak. (Adv)
