AksaraKaltim – Peredaran beras premium yang diduga oplosan di pasaran mengundang reaksi dari Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib.
Menurutnya, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pemerintah harus mengambil langkah tegas dengan mencari pemasoknya.
“Agar beras oplosan yang beredar di Bontang ini bisa terputus,” terang Sahib, Kamis (24/7/2025).
Sahib menyebut, pada kasus ini pedagang tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Karena mereka murni hanya menjual produk yang sebelumnya telah diizinkan untuk diedarkan di pasaran.
Lebih jauh dikatakan Sahib, kalaupun pemerintah ingin melakukan penarikan terhadap produk beras yang diduga oplosan, maka harus serta membayar kompensasi ke pedagang. Agar pedagang tidak merasa dirugikan dan masih memiliki dana untuk memutar modal.
“Ambil jalan tengah, berapa yang dibayar pedagang ke pemasok beras, ya segitu juga kompensasi yang diberikan,” tuturnya.
Di akhir, Sahib mengimbau pedagang untuk lebih berhati-hati dalam memperjualbelikan beras ke depannya. Pun masyarakat juga diminta berhati-hati dalam membeli bahan kebutuhan pokok di pasaran.
“Alangkah baiknya cek lebih lanjut, beras apa saja yang diduga oplosan, supaya pedagang dan masyarakat sama-sama tidak dirugikan,” tutupnya.
