AksaraKaltim – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanna (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menargetkan angka stunting turun hingga 20 persen di tahun 2023 ini.
Sebelumnya, menurut Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021 angka stunting Kutai Timur sebesar 27,4 persen. Namun di tahun 2022 mengalami penurunan hingga 24,7 persen, di mana Kutim pada posisi ke-5 se-Kaltim.
“Kutai Timur tahun kemarin memang turun, ini kita juga berharap tahun 2023 kita mencapai paling tidak di angka 20 atau 19 persen, walaupun pada saatnya 2024 Pemerintah Pusat mengharuskan seluruh Indonesia maksimal di angka 14 persen,” jelas Plt Kepala DPPKB Kutim, Ronny Bonar, Rabu (12/7/2023).
Lebih lanjut, pada bulan Agustus 2023 nanti akan diadakan perhitungan jumlah resiko keluarga stunting melalui SSGI sedangkan untuk pendataan kasusnya stunting dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
Namun, di bulan Juli 2023 ini pihaknya telah mulai pendataan angka beresiko stunting.Kata dia, angka stunting di Kutai Timur bisa turun lantaran pemenuhan gizi yang cukup karena penurunan stunting disebabkan oleh kurangnya pemenuhan gizi.
“Kalau dari kami memberikan asupan-asupan kepada ibu hamil, calon pengantin dan sebagainya dengan makanan yang bernutrisi,” imbuhnya.
Apabila ibu hamil atau calon pengantin sudah mengalami stunting sesuai hasil dari pendataan dari Dinas Kesehatan, maka pihaknya akan fokus pemenuhan nutrisi dan gizi.
“Seluruh OPD kami gandeng untuk menyamakan persepsi terkait penurunan stunting, termasuk IBI, IDI dan pihak swasta seperti PT PAMA dan PT KPC,” tuturnya.
Ditambahkan oleh Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda DPPKB Kutim, bahwa jumlah tim pendamping keluarga (TPK) di Kutai Timur sebanyak 571 orang yang tersebar di 18 kecamatan di 141 desa.
Sejauh ini, keluhan yang dihadapi oleh para TPK baik di kecamatan maupun di desa tersebut kebanyakan soal blankspot.
“Harusnya mereka laporan melalui sistem namun karena blankspot, beberapa juga menyiapkan laporannya menggunakan tulis tangan,” tuturnya. (Adv)
