AksaraKaltim – Selangkah lagi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya rampung. Pengambilan keputusan tingkat II dijadwalkan akan digelar dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (19/11/2026) hari ini.
Berdasarkan informasi di situs resmi DPR (dpr.go.id), Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Persidangan 2026-2027 akan dimulai pukul 10.00 WIB nanti.
“Iya (disahkan Kamis),” kata Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Ia melapor, Panja Komisi III DPR telah melaksanakan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang berjumlah 397. Terdiri dari 160 DIM tetap, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18.
Sebelumnya DPR telahmenyepakati RUU Perampasan Aset dalam pembicaraan tingkat I. Rapat tingkat I tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
“Komisi III DPR RI dan pemerintah, apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat?” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
“Setuju,” seru anggota DPR yang hadir.
Ada sejumlah poin utama yang dimuat dalam RUU Perampasan Aset ini, meliputi soal jaminan RUU ini melindungi HAM, hingga soal ruang lingkup RUU ini. Ruang lingkup RUU ini merentang dari pidana penipuan hingga perdagangan.
RUU ini juga mengatur pembagian kewenangan dalam penindakan perampasan, perlindungan kepada pihak yang beriktikad baik, dan pengembalian aset ke korban, mekanisme pengawasan, pencegahan penyalahgunaan wewenang, dan penerapan teknologi.
Wamenkum sebut RUU Perampasan Aset sasar korupsi hingga pendanaan terorisme Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy OS Hiariej mengatakan bahwa efektivitas regulasi ini sangat ditentukan oleh bagaimana tata cara perampasan aset dijalankan di lapangan.
Maka dari itu, ia menggarisbawahi tingginya ekspektasi publik agar setiap proses,mulai dari pelacakan, pemblokiran, penyitaan, sampai tahap pengelolaan aset, dapat berjalan dengan berkeadilan.
“Memberikan kepastian hukum, serta mampu mengatasi berbagai hambatan prosedural yang selama ini timbul akibat penerapan pendekatan konvensional yang kaku,” kata Eddy di Gedung DPR.
(Kompas.com)






