AksaraKaltim – DPRD Penajam Paser Utara (PPU) kembali menyoroti urgensi pemanfaatan fasilitas yang telah dibangun menggunakan dana negara.
Anggota DPRD PPU, Syahrudin M Noor, menyampaikan kritik keras terhadap lambannya implementasi berbagai Peraturan Daerah (Perda) serta menegaskan bahwa fasilitas umum seperti Rumah Jabatan (Rujab) dan infrastruktur pendidikan harus segera dimanfaatkan secara efektif.
“Sama dengan Perda yang kita buat itu, ini implementasinya sudah sejauh mana, karena Sosper sudah dilarang itu, yang boleh kita itu sosialisasi Raperda. Nah, kita mau begitu dibangun proseskan langsung ini semua agar bisa berfungsi,” ujar Syahrudin.
Frustrasi Syahrudin juga tampak terkait penggunaan Rumah Jabatan yang telah selesai dibangun tetapi masih belum ditempati.
“Sama dengan Rumah Jabatan (Rujab) ini, kalau kita sudah biayai hingga selesai yah segera ditempati. Siapapun pejabatnya yah tinggal lah di situ, jangan dibiarkan begitu saja,” tegasnya.
Menurut Syahrudin, fasilitas yang dibiayai oleh pemerintah, seperti sekolah atau fasilitas publik lainnya, harus segera difungsikan untuk menghindari pemborosan anggaran negara.
“Ini kan dibiayai oleh negara, fasilitas ini tentu harus dimanfaatkan, baik itu sekolah, atau fasilitas lainnya yang pembangunannya dibiayai oleh pemerintah. Ketika kita merencanakan sesuatu itu, harus tau fungsinya untuk apa dan segera dimanfaatkan, jangan dibiarkan begitu saja,” paparnya.
Syahrudin mendesak agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam mengawasi dan memastikan bahwa setiap fasilitas yang sudah dibangun benar-benar beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, pengawasan yang lebih ketat dan tindakan yang cepat sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Kritik ini mencerminkan tantangan yang dihadapi banyak daerah dalam mengelola aset dan infrastruktur yang dibiayai dari anggaran negara.
Kecepatan dalam perencanaan dan eksekusi menjadi kunci agar setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat. Syahrudin berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki situasi tersebut. (Adv)
