AksaraKaltim – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, menyoroti pentingnya gerakan penanganan stunting yang saat ini menjadi salah satu instruksi nasional.
Syahrudin menyatakan bahwa selain penurunan stunting, penanganan kemiskinan ekstrem juga menjadi prioritas dalam instruksi nasional tersebut.
“Gerakan penanganan stunting ini adalah instruksi secara nasional, ada delapan instruksi, salah satunya kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting,” tegas Syahrudin.
Ia menekankan perlunya gerakan masif di tingkat kabupaten dan kota untuk mengurangi prevalensi stunting. Menurutnya, tindakan yang terstruktur dan terukur diperlukan agar penanganan stunting berjalan efektif.
Syahrudin juga mencatat bahwa dalam Program Pengembangan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (PKKBPK) yang dilakukan oleh PKK, ada penugasan khusus di lapangan untuk menangani kasus stunting.
“Dalam PKK itu ada penugasan secara masing-masing di tingkat bawahnya, jadi kalau ada terdeteksi anak stunting pasti dicoba ditangani. Kalau pemulihan sih pasti jangka panjang,” tambah Syahrudin.
Ia berharap upaya penanganan stunting di Kabupaten PPU dapat terus memperlihatkan hasil yang baik, terutama dalam hal mengurangi persentase kasus stunting. Edukasi dan sosialisasi tentang risiko pernikahan usia dini, yang menjadi salah satu penyebab utama stunting, juga dianggap penting oleh Syahrudin.
“Pemahaman ini harus diberikan dan diedukasi kepada remaja-remaja yang mau menikah. Jadi enggak boleh menikah di bawah umur karena peluang besar terjadinya stunting itu menikah di bawah umur, makanya perlu edukasi,” tegasnya.
Menurut Syahrudin, memberikan pemahaman mendalam kepada para remaja mengenai bahaya pernikahan dini dan risiko stunting adalah langkah penting untuk menekan angka stunting di masa depan. Hal ini menjadi bagian dari upaya nasional dalam memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak yang lebih baik di seluruh Indonesia. (Adv)
