AksaraKaltim – Bimbingan teknis (bimtek) yang beberapa kali digelar Pemkot Bontang disinyalir bermuatan politik. Lantaran terdapat sebuah ajakan untuk kembali memilih petahana saat ini.
Seperti diketahui November mendatang akan dilaksanakan Pilkada serentak di seluruh Indonesia.
Hal itu pun mendapat tanggapan dari Ketua Fraksi PKS bersama NasDem DPRD Bontang, Suharno yang menyayangkan kegiatan berbasis peningkatan kompetensi untuk masyarakat itu terindikasi pelanggaran karena bermuatan politik. Maka dari itu, ia meminta Bawaslu Bontang menindaklanjuti hal tersebut.
“Bila ada motif-motif politik apalagi dikondisikan untuk memilih pasangan tertentu, jelas ini tidak dapat dibenarkan,” ujar Politikus PKS itu.
Kata dia, kegiatan tersebut menggunakan dana APBD Kota Bontang yang cukup besar. Mestinya benar-benar untuk memaksimalkan kegiatan pemerintahan yang ada.
Dikatakan, jika memang ditunggangi kepentingan politik, sebaiknya bimtek ditunda hingga pilkada berakhir.
“Kegiatan bimteknya sendiri (sebenarnya) enggak masalah. Sejauh itu untuk kebutuhan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah bimtek diduga dipolitisasi. Terdapat arahan untuk memilih pasangan Basri Rase-Chusnul Dhihin.
Video dengan durasi 5.27 menit yang menampilkan ajakan 2 orang untuk mendukung Basri Rase di Pilkada itu beredar di media sosial pada 3 September. Di dalam video itu, keduanya mengaku bernama Salman dan Alimuddin warga RT 15, Loktunggul, Bontang Lestari, Bontang Selatan.
Mengenakan kaos dengan tulisan DKP3 di dada sebelah kiri, Salman menyatakan akan mendukung Basri di Pilkada nanti. “Siap memberikan suara,” ujar Salman yang menjawab pertanyaan seorang pria dalam video itu.
Salman dan Alimuddin adalah peserta bimtek Budidaya Ikan Laut Sistem Keramba Jaring Apung yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKP3) Pemkot Bontang, di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, Nusa Tenggara Barat, 2 September 2024.
Namun, saat dikonfirmasi pada 8 September, Salman membantah ada pengarahan politik untuk calon tertentu di acara Bimtek yang dia ikuti. Dia juga membantah video yang beredar adalah dirinya. “Tidak ada itu pak,” ungkapnya. Hingga berita ini diterbitkan Salman tak lagi bisa dihubungi media ini.
Kepala DKP3 Bontang Ahmad Aznem mengaku tidak mengetahui adanya pengarahan politik terhadap peserta bimtek yang digelar instansinya. “Saya tidak tahu itu,” kata Aznem.
Serupa dengan Aznem, Kepala Bidang Perikanan DKP3 Fadly juga mengaku tidak tahu terkait video tersebut. (Adv)
