AksaraKaltim – Besaran belanja perangkat daerah dinilai mengalami penurunan yang cukup besar di penghujung tahun ini. Padahal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2024 Kota Bontang diperkirakan mencapai Rp3,3 triliun.
Hal ini pun mendapatkan sorotan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Bontang.
Anggota Fraksi PKS, Adrofdita menyampaikan anggran belanja perangkat daerah dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah Bontang atau RSUD Taman Husada turun cukup besar. Awalnya, Rp254.710.804.071 menjadi Rp247.899.523.758.
“Atau turun sebesar Rp6,8 miliar lebih. Mohon penjelasan pemerintah,” tegasnya.
Pelaksanaan Perubahan APBD tahun anggaran 2024, kata Adrofdita harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Tentunya dengan memperhatikan azas pemerataan dan keadilan dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, yang belum terakomodir pada APBD murni Tahun Anggaran 2024.
Terutama, penganggaran dalam penanggulangan wilayah rawan banjir, kemiskinan, pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pengangguran.
Pemkot Bontang juga diminta agar merealisasikan rencana pembangunan Polder di RT 23 Tanjung Laut.
“Dengan anggaran perubahan tahun 2024 ini, melakukan pembebasan lahan warga dengan prinsip keadilan dan azas manfaat,” sebutnya.
Kemudian, Fraksi PKS juga meminta pemerintah agar melaksanakan program prioritas untuk menanggulangi kenaikan angka stunting dari 21% menjadi 27,4% dengan pengawasan dari hulu ke hilir.
“Fraksi Keadilan Sejahtera meminta agar pemerintah membuat regulasi dan kegiatan proyek agar berjalan tepat waktu sesuai rencana kerja yang telah dicanangkan,” tandasnya. (Adv)
