AksaraKaltim – Pemprov Kaltim bersiap menggarap potensi ekonomi baru dari sektor energi yang selama ini terabaikan melalui reaktivasi ribuan sumur minyak tua dan tidak aktif.
Langkah ini sebagai proyeksi menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan momentum ini hadir seiring terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.
Menurut Seno, regulasi ini memberikan payung hukum bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, hingga UMKM untuk mengelola sumur-sumur yang sebelumnya tidak dioperasikan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Berdasarkan data kementerian terkait, terdapat sekitar 3 ribu titik sumur di Kaltim yang masuk dalam kategori tidak aktif.
Pemprov Kaltim kini sedang melakukan pemetaan ulang untuk mengidentifikasi sumur mana saja yang masih layak secara ekonomis untuk diproduksi kembali.
“Ini adalah peluang besar. Jika ribuan sumur ini berhasil diaktifkan kembali, dampaknya tidak hanya pada peningkatan lifting minyak nasional, tetapi juga pada kas daerah melalui kontribusi BUMD,” ujar Wagub Seno dilansir JPNN.
Wagub Seno menegaskan melalui aturan baru ini, BUMD seperti PT Migas Mandiri Pratama (MMP) diharapkan mengambil peran sebagai motor penggerak utama.
BUMD maupun koperasi lokal kini dapat mengajukan permohonan pengelolaan sumur yang berada di wilayah kerja perusahaan besar seperti, Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS), Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) dan Pertamina Hulu Mahakam (PHM).
“Jika optimal, reaktivasi ini diperkirakan mampu menyumbang tambahan produksi minyak hingga 100 ribu sampai 150 ribu barel per hari,” jelasnya.
Wagub Seno mengakui meski menjanjikan, bisnis ini bukan tanpa risiko. Pengelolaan sumur tua memiliki tantangan teknis yang kompleks, mulai dari kadar air yang tinggi hingga kerusakan struktur sumur akibat usia.
Untuk memitigasi risiko tersebut, Pemprov Kaltim mendesak dukungan penuh dari SKK Migas dan Pertamina dalam hal, transparan data yang untuk menyediakan data teknis yang akurat untuk setiap sumur dan pendampingan berupa bimbingan teknis bagi pelaku usaha lokal agar memiliki kesiapan sebelum terjun ke lapangan.
Selain itu, lanjut Seno, juga diperlukan kepastian regulasi khususnya terkait implementasi skema kerja sama yang saling menguntungkan antara daerah dan pusat.
“Kami tidak ingin pelaku usaha daerah melangkah tanpa persiapan. Dengan pendampingan yang tepat, kita bisa meminimalkan risiko kegagalan investasi,” tegas Seno Aji.
