AksaraKaltim – Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi salah satu infrastruktur penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Ketua DPRD PPU, Raup Muin menyatakan bahwa keberadaan BLK sangat dibutuhkan, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan respons dan kebutuhan lokal agar benar-benar memberikan dampak maksimal.
“BLK (Balai Latihan Kerja) itu memang menjadi sebuah kebutuhan. Tapi, kita juga harus melihat respon yang ada,” ujar Raup Muin dalam pernyataannya.
Ia menjelaskan bahwa meskipun keberadaan BLK sangat penting, pelaksanaan pelatihan harus mencerminkan kebutuhan spesifik daerah agar tidak menjadi pemborosan anggaran.
Raup menekankan bahwa BLK pada dasarnya menawarkan berbagai jenis pelatihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah. Namun, untuk PPU, diperlukan penentuan prioritas yang matang.
“Karena begini, BLK itu biasanya secara spesifik. Tergantung pada kebutuhan daerahnya,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pelatihan yang diselenggarakan di BLK harus memiliki relevansi langsung dengan perkembangan ekonomi lokal dan kebutuhan tenaga kerja yang ada di PPU.
“Kalau bicara BLK secara umum, tentu ada berbagai jenis pelatihan yang bisa diberikan. Namun, konteksnya di PPU saat ini adalah kita harus menentukan mana yang harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Ketua DPRD ini juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam penyelenggaraan pelatihan. Jika jumlah peserta pelatihan tidak mencukupi atau pelatihannya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka program BLK dengan biaya besar akan menjadi kurang efisien.
“Kami sangat mendukung adanya BLK, tetapi kita harus mengukur respons dan kebutuhan,” pungkasnya. (Adv)
