AksaraKaltim – Tantangan berat tengah menanti Pemkot Bontang seiring adanya wacana pemangkasan dana transfer pemerintah pusat ke daerah tahun 2026.
Kondisi ini diprediksi akan berimbas pada Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kota Bontang mulai mengalami kontraksi.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengatakan dia tetap optimis. Meski mengalami defisit, kesejahteraan pegawai dan masyarakat tetap menjadi hal utama baginya.
Keyakinan Neni bukan sekedar isapan jempol, diketahui pada awal dia menjabat pada 2016 silam bahkan APBD Bontang hanya berkisar Rp900 miliar karena mengalami defisit.
“Insya Allah bisa teratasi, yang terpenting adalah kesejahteraan pegawai dan masyarakat tidak turun, karena itu akan berimbas langsung pada pertumbuhan ekonomi Bontang,” ujar Neni saat ditemui berapa waktu lalu setelah memimpin rotasi kepala OPD di lingkup kerja Pemkot Bontang.
Neni juga menekankan bahwa pemerintah daerah tetap akan bekerja maksimal dalam kondisi terbatas. Menurutnya, berbagai program pembangunan masih bisa dijalankan dengan mengacu pada kemampuan keuangan daerah.
Asumsi APBD Bontang 2026 diprediksi masih di angka Rp 2,1 triliun. Namun angka tersebut diyakini masih akan merangkak naik kedepannya.
“Saya yakin, banyak hal yang dapat dilakukan (dikerjakan) untuk membangun Bontang. Intinya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” terangnya.
