AksaraKaltim – Dalam pembahasan nota keuangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang tahun anggaran 2024, terjadi peningkatan penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah dan jenis pajak lainnya.
Mengacu pada kondisi tersebut, Fraksi ANNUR DPRD Bontang pun mendorong agar kebijakan Pemkot Bontang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Khususnya dalam bidang pendidikan, terutama peningkatan sarana dan prasarana sekolah, serta peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
Kemudian, pelayanan kesehatan yang lebih baik dan cepat serta berkualitas, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang lebih memadai di seluruh pusat pelayanan Kesehatan, serta peningkatan subsidi biaya pengobatan masyarakat.
Selain itu, penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan juga dinilai Fraksi ANNUR harus lebih maksimal. Pasalnya, APBD Perubahan ini harus dikonstruksikan secara tepat, dengan memperhatikan kerangka yuridis dan teknokratis dalam rangka merealisasikan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.
“Secara umum realisasi pendapatan mengalami kenaikan cukup signifikan dari target anggaran yang telah ditetapkan. Namun, pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih perlu ditingkatkan,” terang Sekretaris Fraksi ANNUR, Muhammad Irfan.
Lebih jauh Fraksi ANNUR berpendapat, proses penyusunan perubahan KUA-PPAS jangan hanya sekedar menaikkan atau menurunkan nilai anggaran, akan tetapi turut mencakup pencapaian-pencapaian selama periode Januari 2024 sampai dengan Juni 2024. Kemudian dibandingkan dengan tiga tahun ke belakang pada periode yang sama harus menjadi tolak ukur dalam penyusunan KUA-PPAS tahun anggaran 2024 ini.
“Kami berharap, angka-angka dalam KUA-PPAS tahun anggaran 2024 adalah angka yang rasional dan wajar, serta adanya keberpihakan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,” ujarnya.
Di akhir, Fraksi ANNUR mengingatkan wali Kota Bontang untuk benar-benar mengevaluasi hasil penggunaan APBD Bontang pada semester pertama. Khususnya, pada sektor-sektor yang terdampak langsung dari krisis ekonomi.
Fraksi ANNUR berharap fokus pembangunan pada semester kedua yang dianggarkan pada APBD-P 2024, harus ditujukan untuk membangkitkan kembali ekonomi dan memulihkan kegiatan-kegiatan masyarakat seperti sediakala.
“Menyarankan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bontang, untuk lebih cermat dalam membuat program, agar tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga tidak menimbulkan SILPA yang terlalu tinggi di akhir tahun anggaran,” pungkasnya. (Adv)
