AksaraKaltim – Komisi C DPRD Kota Bontang menyarankan pemerintah menerapkan sistem parkir digital di pelataran Bontang Kuala.
Wacana tersebut mencuat, karena penarikan tarif parkir saat memasuki kawasan Bontang Kuala dikeluhkan warga. Ditambah beberapa waktu lalu, hasil pertemuan Dishub (Dinas Perhubungan) dan Komisi C DPRD Bontang dinyatakan terdapat masalah dalam sistem pengelolaan parkir di pelataran Bontang Kuala.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib berencana memanggil kembali Dishub dan perwakilan warga Bontang Kuala yang mengeluhkan masalah tersebut. Tujuannya untuk mencarikan solusi terbaik.
“Secara pribadi saya menyampaikan bahwa sistem parkiran di BK (Bontang Kuala), itu perlu diperbaiki dengan baik,” ungkapnya.
Menurutnya, dengan kurang baiknya pengelolaan tarif parkir, tentunya berimbas pada PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tidak maksimal dan minimnya fasilitas pendukung. Seperti, petunjuk lokasi parkir dan arah jalan menuju ke pelataran Bontang Kuala.
Komisi C DPRD Bontang pun menyarankan sistem parkir digital untuk meningkatkan pengawasan dan pendapatan. Selain itu perbaikan fasilitas seperti penunjuk arah, tata letak parkir dan keamanan turut disuarakan.
“Saat kami berkomunikasi dengan Dishub mengenai PAD masih belum maksimal (dari retribusi parkir), kami memberikan saran bahwa bagaimana sistem parkiran di BK menggunakan sistem digital, agar bisa terkontrol,” jelasnya. (Adv)
