AksaraKaltim – Ribuan wakil rakyat ternyata main judi online. Informasi ini diungkap oleh Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), mereka pun sudah mengantongi data lengkap para wakil rakyat yang memainkan aktivitas haram tersebut.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Jenderal dan Sekretariat Jenderal DPRD.
Menurut Ivan ada juga pejabat daerah, pensiunan, profesional, pengusaha pabrik, ibu rumah tangga, dokter, wartawan hingga notaris.
“Nama, domisili, kediaman, nomor handphone, tanggal lahir, semua ada di sini lengkap. Dia transaksi di wilayah mana saja ada lengkap. Jadi kami ikut saja kalau dipanggil MKD atau kemudian harus dibuka di sini dalam forum tertutup,” kata Ivan di Kompleks DPR RI, Rabu (26/6/2024).
Ivan kemudian menjelaskan bahwa pihaknya sudah menerima instruksi dari Kepala Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto agar temuan PPAT terkait judi online disampaikan kepada pimpinan masing-masing kementerian dan lembaga negara. Pada Rabu siang (26/6) pihaknya akan mendatangi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyampaikan data lengkap tersebut.
“Izin, untuk klaster secara kelembagaan kami serahkan secara terpisah, seperti kami sudah serahkan ke beberapa pimpinan/lembaga, nanti siang kami ke Kemenkominfo khusus pegawai Kementerian Kominfo,” tuturnya.
Oleh sebab itu, Ivan mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu instruksi untuk menyampaikan rincian temuan PPATK bahwa banyak anggota DPR, DPRD, dan pegawai Sekretariat Jenderal DPR/DPRD yang memainkan judi online.
“Sekarang kami menunggu perintah saja karena ada klaster daerah dan segala macam mungkin yg bisa kami serahkan kami ikut apakah DPR RI pusat, se-Indonesia, termasuk Setjen pula, kalau Setjen saya akan ketemu pak Setjen, mungkin saya akan ketemu pak Setjen untuk menyerahkan data terkait,” bebernya.
Sebelumnya, Ivan mengungkap bahwa para wakil rakyat yang memainkan judi online berasal dari berbagai jenjang. Dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sampai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Terkait apakah profesi ini kita bicara profesi, seperti pak Habiburokhman tadi apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang,” kata Ivan.
Ivan kemudian mengungkap bahwa selain anggota DPR dan DPRD, pegawai Sekretariat Jenderal di masing-masing instansi tersebut juga melakukan itu. Secara nasional, terdapat 63 ribu transaksi judi online di DPR, DPRD, dan Sekretariat Jenderal DPR/DPRD se-Indonesia. Total jumlah transaksi pun menyentuh angka ratusan miliar.
“Angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Ya, transaksi di antara mereka dari ratusan sampai miliaran sampai ada satu orang sekian miliar. Agregat secara keseluruhan. Itu deposit, deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar,” bebernya.
Menanggapi pernyataan Ivan, Wakil Ketua Komisi III dan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Habiburokhman, mengatakan PPATK secara regulasi boleh menyerahkan data anggota dewan yang memainkan judi online kepada MKD.
“Kalau yang terkait anggota DPR periode ini MKD berwenang meminta kepada siapapun termasuk PPATK. Jadi nanti kita tunggu pimpinan MKD dan anggota MKD keputusannya seperti apa merespons pembicaraan hari ini, saya rasa kalau ditanyakan MKD berwenang khusus terkait anggota DPR periode ini,” pungkasnya.
(detikcom)
