AksaraKaltim – DPRD Kota Bontang menilai kinerja Pemkot Bontang belum maksimal dalam penanganan kasus stunting. Tren kasus stunting yang meningkat dalam beberapa bulan terakhir menjadi alasannya.
Diketahui, mondisi stunting di Bontang kian memburuk. Setelah sempat turun menjadi 18 persen pada Juli lalu. Tingkat prevalensi stunting kembali meningkat menjadi 20,6 persen sesuai data Sistem Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) per Agustus lalu.
Anggota DPRD Bontang Muhammad Sahib meminta agar penanganan stunting dievaluasi menyeluruh oleh pemerintah. Menurutnya, penanganan saat ini keliru, sehingga kasus kian meningkat. Ia menyebut, pemkot perlu mengatasi persoalan ini mulai dari akar rumput.
Sahib menjelaskan, masalah utama dari stunting tinggi di pesisir karena faktor kemiskinan. Seharusnya program pemerintah lebih menyasar ke masalah ini.
“Ini sudah salah urus, kalau persoalan stunting harusnya diselesaikan dari akarnya yakni kemiskinan,” ungkap Sahib, Jumat (4/10/2024).
Ia mengusulkan agar pemerintah memberi subsidi makanan bergizi kepada anak-anak balita serta para ibu hamil secara merata.
Dari data milik Dinas Kesehatan Bontang jumlah sasaran balita untuk pengentasan stunting sebanyak 16 ribu orang. Apabila pemerintah menyalurkan subsidi tiap bulan sebesar Rp500 ribu ke masing-masing anak, maka anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp96 miliar dalam setahun.
Dana tersebut dikatakannya, hanya sekitar 30 persen saja dari total alokasi dana untuk urusan kesehatan per tahunnya Rp330 miliar.
“Selama ini anggaran kita melimpah Rp3,3 triliun. Kesehatan 10 persen atau Rp330 miliar. Kota kaya tapi kok masyarakatnya stunting, ini kan ironis,” tegas politikus NasDem ini.
Sementara itu, Asisten II Pemkot Bontang Lukman, menuturkan isu stunting harus menjadi tugas bersama.
Seluruh OPD diinstruksikan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Seperti misalnya memastikan sasaran ooerasi timbang menjadi 100 persen. Setelah itu memastikan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berjalan.
“Harus serius. Apalagi kita kemarin sempat mendapatkan penghargaan penanganan terendah dari Pj Gubernur Kaltim,” terang Lukman. (Adv)
