AksaraKaltim – Tidak semua objek tanah dan bangunan di Bontang tercatat dalam daftar ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun berjalan. Untuk mengatasi kebutuhan administrasi wajib pajak, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang menerbitkan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (Suket NJOP).
Dokumen tersebut menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan informasi nilai tanah, terutama dalam proses transaksi jual beli maupun pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Kepala Bapenda Bontang, Natalia Trisnawati menjelaskan, penerbitan Suket NJOP memiliki dasar hukum melalui surat edaran Nomor B/900.1.3/13.1/Bapenda/2026 tentang penerbitan surat keterangan nilai jual objek pajak.
Menurutnya, surat keterangan ini tidak dapat disamakan dengan surat ketetapan pajak. Fungsinya sebatas memberikan informasi nilai objek pajak yang diperlukan dalam proses administrasi.
“Surat keterangan itu bukan surat ketetapan. Jadi, kami hanya memberikan informasi,” tegas Natalia, Rabu (30/9/2026).
Dia menerangkan, mekanisme penetapan PBB-P2 berbeda dengan penerbitan surat keterangan. Penetapan pajak dilakukan secara massal untuk satu tahun pajak dan dicatat dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP).
Sementara itu, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 diterbitkan berdasarkan objek pajak yang telah masuk dalam daftar tersebut.
Persoalan muncul ketika wajib pajak membutuhkan SPPT untuk objek yang belum tercantum dalam DHKP. Dalam kondisi itu, Bapenda dapat menerbitkan Suket NJOP sebagai dokumen pengganti SPPT untuk keperluan administrasi yang dibutuhkan.
Natalia mencontohkan, kebutuhan tersebut kerap muncul saat masyarakat mengurus transaksi pertanahan. Sebelum proses jual beli diselesaikan, wajib pajak harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi, termasuk yang berkaitan dengan BPHTB dan kewajiban PBB-P2.
Dalam proses itu, informasi NJOP diperlukan untuk mendukung penghitungan pajak. Bapenda kemudian memberikan surat keterangan berdasarkan data objek yang dimohonkan.
“Ketika ada transaksi jual beli, dalam pengurusan BPHTB itu ada pengukuran tanah. Untuk keterangan hasil pengukuran tersebut, Bapenda mengeluarkan surat keterangan NJOP,” jelasnya.
Dia menambahkan, penerbitan Suket NJOP tidak hanya berkaitan dengan perubahan atau kenaikan nilai tanah. Perubahan luas objek akibat pengukuran ulang juga dapat menjadi alasan perlunya pembaruan informasi NJOP.
Artinya, dokumen tersebut memiliki fungsi lebih luas dalam mendukung validasi data perpajakan daerah. Nilai yang tercantum di dalamnya menjadi informasi bagi wajib pajak, sedangkan penetapan kewajiban PBB-P2 tetap mengikuti ketentuan dan mekanisme tahun pajak yang berlaku.
Natalia juga menekankan bahwa surat keterangan tidak serta-merta menggantikan seluruh proses penetapan pajak. Bapenda tetap mengacu pada daftar ketetapan yang telah disusun untuk menentukan kewajiban pembayaran PBB-P2.
Melalui penerbitan Suket NJOP, Bapenda berupaya memberikan kepastian administrasi bagi masyarakat yang membutuhkan dokumen nilai objek pajak, tanpa mengabaikan aturan penetapan PBB-P2 secara massal.
Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari pembenahan pelayanan perpajakan daerah agar kebutuhan transaksi masyarakat tetap dapat diproses meski objek pajak belum tercantum dalam daftar ketetapan tahun berjalan. (Adv)
