AksaraKaltim – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Bontang mulai mematangkan langkah transformasi tata kelola arsip melalui pembahasan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang alih media arsip dan koordinasi rotasi jabatan fungsional arsiparis.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi internal pada Senin (11/5/2026) lalu, yang melibatkan jajaran struktural dan bidang teknis di lingkungan DPK Bontang.
Dalam rapat itu, Kepala DPK Bontang Retno Febriaryanti mengatakan, penguatan regulasi terkait digitalisasi arsip sebagai bagian dari modernisasi sistem penyimpanan dokumen pemerintah daerah.
“Alih media arsip dinilai penting untuk menjaga keamanan data sekaligus mempermudah akses informasi,” ujarnya.
Selain fokus pada regulasi, DPK juga membahas rencana rotasi dan penyesuaian jabatan fungsional arsiparis yang tengah dikoordinasikan bersama BKPSDM dan Bagian Organisasi Setda Bontang.
Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan penyegaran organisasi sekaligus memastikan penempatan sumber daya manusia sesuai kompetensi dan kebutuhan kerja di bidang kearsipan.
“Alih media arsip adalah keharusan di era digitalisasi ini, dan payung hukumnya melalui Perwali harus kuat. Bersamaan dengan itu, rotasi arsiparis yang kami koordinasikan dengan BKPSDM bertujuan untuk melakukan penyegaran organisasi agar penempatan SDM kita benar-benar presisi sesuai keahliannya,” jelas Retno.
Lebih lanjut, Retno menjelaskan arsip daerah merupakan aset penting yang harus dijaga keberlanjutannya. Dengan sistem digital, risiko kerusakan dokumen fisik dapat diminimalisasi dan proses pencarian data menjadi lebih efektif.
Maka, Ia berharap regulasi yang tengah disusun nantinya mampu menjadi pedoman kuat bagi seluruh perangkat daerah dalam menerapkan sistem alih media arsip secara terstandar.
“Melalui penguatan regulasi dan pembenahan SDM tersebut, Kita optimistis tata kelola arsip di lingkungan Pemerintah Kota Bontang akan semakin modern, aman, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” tutupnya.
