AksaraKaltim – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud akan memimpin para bupati dan wali kota menemui pemerintah pusat untuk memperjuangkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sekaligus penyelesaian dana kurang salur yang hingga kini belum diterima pemerintah daerah di Kalimantan Timur.
Dalam memperjuangkan hak anggaran tersebut, Rudy Mas’ud ajak kepala daerah Kaltim untuk bergerak bersama menyampaikan aspirasi langsung ke Kementerian Keuangan.
Langkah itu diambil setelah pemerintah provinsi bersama 10 pemerintah kabupaten dan kota mengevaluasi dampak pemangkasan transfer dari pemerintah pusat yang dinilai telah mempersempit ruang fiskal daerah dan memengaruhi pelaksanaan berbagai program pembangunan.
Rencana tersebut disampaikan Rudy usai memimpin Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah bersama seluruh kepala daerah dan sekretaris daerah se-Kalimantan Timur di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (3/8/2026).
“Koordinasi bersama seluruh kepala daerah se-Kalimantan Timur, bersama para sekretaris daerah se-Kalimantan Timur. Kami melaksanakan rapat koordinasi mengenai keuangan daerah, terutama berkaitan dengan peningkatan fiskal daerah di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur,” kata Rudy.
Menurut Rudy, salah satu aspirasi yang mengemuka dalam rapat tersebut ialah keinginan seluruh kepala daerah untuk bertemu langsung dengan Menteri Keuangan guna menyampaikan kondisi fiskal yang sedang dihadapi pemerintah daerah. Ia memastikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan memfasilitasi pertemuan tersebut dalam waktu dekat.
“Intinya, teman-teman seluruh kepala daerah di Kalimantan Timur meminta agar bisa bersilaturahmi dengan Menteri Keuangan. Insya Allah kami akan segera melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Secepatnya. Nanti kami kabarkan. Pasti kami informasikan,” ujarnya.
Selain memperjuangkan tambahan transfer ke daerah, pemerintah provinsi juga akan meminta kepastian penyelesaian dana kurang salur yang nilainya mencapai triliunan rupiah dan hingga kini masih menjadi beban keuangan pemerintah daerah.
Sebelumnya, Rudy menegaskan persoalan tersebut harus diperjuangkan secara bersama karena pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam menjalankan pembangunan di Kalimantan Timur.
Oleh karena itu, aksi Rudy Mas’ud ajak kepala daerah Kaltim ini dianggap vital sebagai langkah terpadu pemerintah daerah.
“Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ini satu tubuh. Satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait kemungkinan adanya tambahan transfer ke daerah untuk memperkuat APBD tahun berjalan.
“Masih rencana. Kita tinggal menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, kemungkinan akan ada tambahan dana transfer ke daerah untuk APBD di seluruh Indonesia,” kata Rudy.
Meski demikian, Rudy menegaskan pemerintah daerah tidak akan hanya menunggu keputusan pemerintah pusat. Sebab itulah Rudy Mas’ud ajak kepala daerah Kaltim untuk mendatangi Jakarta dan menyampaikan langsung dampak pemangkasan TKD serta belum tuntasnya pembayaran dana kurang salur.
“Kita akan datang baik-baik dan tanya apa solusinya terkait dana kurang salur dan TKD,” ujarnya.
Rudy berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap daerah penghasil sumber daya alam seperti Kalimantan Timur.
Menurut dia, peningkatan TKD dan penyelesaian dana kurang salur akan memperkuat kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
“Perjuangan ini semata-mata agar APBD kita lebih meningkat dan lebih maksimal untuk membangun Kalimantan Timur,” kata Rudy.
Pemangkasan Transfer ke Daerah sebelumnya telah berdampak pada penyusunan APBD di berbagai daerah di Kalimantan Timur.
Menyusutnya pendapatan membuat ruang fiskal semakin terbatas, sementara belanja wajib, termasuk belanja pegawai, tetap harus dipenuhi sehingga sejumlah program pembangunan terpaksa disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing daerah.
(Kompas.com)
