AksaraKaltim – Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang angkat bicara soal kritikan Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) yang membandingkan progres pekerjaan fisik dengan perjalanan dinas para pejabat organisasi perangkat daerah (OPD).
Sebelumnya, Faizal menyebut APBD Kutim sebesar 5,9 T dengan anggaran Multiyears Contract (MY) sebesar 1,3 triliun.
Dengan anggaran sebesar itu, dia menilai, realisasi penyerapan anggaran masih cukup rendah. Di tengah penantian masyarakat akan realiasi pekerjaan fisik itu, ia menyebut para pejabat jajaran Pemkab Kutim justru malah sibuk untuk melakukan bimbingan teknis dan perjalanan keluar daerah.
Kasmidi Bulang mengatakan, hal tersebut memang perlu menjadi masukan dan koreksi pemerintah daerah. Ia akan mengoreksi agenda-agenda rapat pertemuan pemerintah daerah.
“Mungkin lebih bagus dan lebih bijak semua program kegiatan itu di Kutim saja, artinya dari sisi ekonomi perputaran uang ada di sini dan usaha-usaha masyarakat kita bisa hidup, seperti hotel dan penginapannya,” ujarnya, Kamis (20/7/2023).
Meski begitu, kata Kasmidi, tidak dapat dipungkiri juga, ada kegiatan kunjungan keluar daerah yang harus dilakuan. Sebab, ada sejumlah narasumber yang tidak dapat dihadirkan ke Kutim, sehingga OPD harus berkunjung ke lapangan sebagai upaya studi tiru, atau bahkan memang diharuskan datang langsung melihat suatu daerah yang lebih maju sebagai sasaran kunjungan untuk ditiru kegiatannya.
“Seperti di Bali itu, ada desa yang PADes nya sangat luar biasa, para kepala desa harus kesana untuk melihat, karena tidak mungkinkan desa itu di bawa kesini. yang penting sampai di sana betul-betul ikut kegiatan dan tidak kemana-mana,” ungkapnya.
Lanjut Kasmidi, namun jika pertemuan yang dilakukan sifatnya hanya ngumpul dan narasumbernya dari Kutim, maka akan lebih baik dilakukan di daerah saja, sebab fasilitas yang ada seperti hotel di Kutim juga memadai.
“Kita juga harus realistis melihat keadaan, tapi kalau umpannya hanya sekedar ngumpul dan di sini (Kutim) juga ada fasilitasnya, yah lebih baik di sini aja,” ujarnya.
Kasmidi menambahkan, “tapi kalau di sana mungkin narasumbernya tidak bisa ke Kutim, sementara kita butuhkan untuk membangun penyeragaman, pemahaman terhadap semua aparat pemerintah kita, yah kita harus akui dan lakukan kunjungan itu,” pungkasnya. (Adv)
