AksaraKaltim – Penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Kota Bontang masih tertahan. Hingga Agustus 2026, realisasi pajak dari sektor tersebut baru mencapai Rp135,77 juta atau 67,89 persen dari target Rp200 juta.
Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar Rp64,22 juta untuk memenuhi target penerimaan tahun ini. Kondisi tersebut dipengaruhi karakteristik pajak MBLB yang sangat bergantung pada aktivitas pengerukan material oleh perusahaan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang Natalia Trisnawati mengatakan, pihaknya tidak bisa memastikan besaran penerimaan dari sektor tersebut karena kegiatan yang menjadi objek pajak tidak berlangsung secara rutin.
“MBLB ini merupakan kegiatan-kegiatan yang insidental dari perusahaan. Kalau memang tidak ada pengerukan di perusahaan, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa,” ujarnya, Senin (14/9/2026).
Menurut Natalia, berbeda dengan sektor pajak lain yang memiliki aktivitas usaha lebih konsisten, penerimaan MBLB sangat bergantung pada kebutuhan perusahaan melakukan pengerukan. Ketika aktivitas tersebut tidak berlangsung, potensi penerimaan pajak otomatis ikut terpengaruh.
Kondisi ini membuat Bapenda kesulitan mengoptimalkan penerimaan meskipun target telah ditetapkan sejak awal tahun.
Natalia menyebut, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi mengingat aktivitas pengerukan berkaitan dengan perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Meski demikian, penerimaan pajak MBLB tidak dibagi berdasarkan persentase tertentu dengan pemerintah provinsi.
Dengan realisasi yang baru mencapai 67,89 persen hingga Agustus, Bapenda masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengoptimalkan penerimaan pada sisa tahun anggaran 2026. Namun, capaian akhirnya tetap bergantung pada ada atau tidaknya aktivitas pengerukan material oleh perusahaan di Bontang. (Adv)
