AksaraKaltim – Masyarakat Kota Bontang ditargetkan bisa mengurus peralihan hak atas tanah dengan waktu pelayanan lebih singkat. Melalui mekanisme baru yang tengah dimatangkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), seluruh proses peralihan hak ditargetkan selesai dalam 10 hari.
Percepatan layanan ini menjadi salah satu fokus pembahasan Kepala Bapenda Bontang Natalia Trisnawati bersama tim teknis saat melakukan kunjungan ke BPN, Rabu (9/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Menteri Dalam Negeri Nomor 16/SE-HR.01/VIII/2026 tentang mekanisme layanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta integrasi data pertanahan dan perpajakan.
Dalam mekanisme yang dibahas, waktu pelayanan dibagi menjadi tiga tahapan. Pelayanan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ditargetkan berlangsung selama dua hari, Bapenda tiga hari, dan BPN lima hari.
Pembagian waktu tersebut diharapkan mampu menciptakan alur pelayanan yang lebih terukur. Setiap instansi memiliki tanggung jawab dan batas waktu penyelesaian yang jelas sehingga masyarakat memperoleh kepastian saat mengurus administrasi peralihan hak.
Natalia Trisnawati mengatakan, penyelarasan mekanisme pelayanan menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas proses administrasi pertanahan dan perpajakan.
“Melalui mekanisme yang terintegrasi, setiap tahapan pelayanan diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Masyarakat juga memperoleh kepastian mengenai waktu penyelesaian layanan,” ujarnya.
Menurut dia, percepatan pelayanan tidak hanya berkaitan dengan pemangkasan waktu, tetapi juga memastikan setiap proses berjalan sesuai ketentuan dan didukung data yang akurat.
Karena itu, koordinasi antara Bapenda dan BPN terus diperkuat agar mekanisme yang diterapkan dapat berjalan selaras, mulai dari tahapan administrasi hingga penyelesaian layanan.
Selain membahas pembagian waktu, pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menyederhanakan proses pelayanan BPHTB. Kesamaan pemahaman antarlembaga dinilai penting agar masyarakat tidak menghadapi kendala akibat perbedaan prosedur atau ketidaksesuaian informasi.
Natalia menegaskan, Bapenda ingin memastikan mekanisme baru benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelayanan di Kota Bontang. “Kami ingin memastikan mekanisme yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelayanan di Bontang. Dengan begitu, prosesnya dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Melalui pembenahan tersebut, Bapenda berharap pelayanan peralihan hak atas tanah dan bangunan semakin sederhana, transparan, serta memberikan kepastian waktu bagi masyarakat.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik di Kota Bontang, khususnya dalam pengelolaan pajak daerah yang berkaitan langsung dengan administrasi pertanahan. (Adv)
