AksaraKaltim – Wali Kota Bontang Basri Rase menghadiri kegiatan akuisisi dan pemusnahan arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang.
Dalam sambutannya, Basri mengatakan, arsip merupakan hal yang penting. Sebab sebuah dokumen bisa menjadi sebuah saksi bisu. Terlebih jika berurusan dengan hukum. Seperti pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kepolisian dan lainnya.
“Arsip bisa menjadi penolong di kemudian hari. Sehingga harus dijaga dengan baik dan benar,” ucapnya.
Dikatakan Basri, saat terjadi sesuatu hal ke depannya jika tidak bisa menunjukkan arsip sebagai bukti maka hanya dinilai sebagai sebuah pendapat semata.
Kata Basri, bila memang diperlukan penambahan anggaran untuk menambah SDM yang khusus untuk pengelolaan arsip, OPD dipersilahkan mengajukan permohonan anggaran.
“Tenaga arsip memang susah dicari karena memang perlu orang yang khusus. Karena harus jeli dan teliti dalam bekerja,” ucapnya.
Sementara, Kepala Bidang (Kabid) Kearsipan DPK Bontang, Hapidah menjelaskan, akuisisi arsip merupakan penarikan dokumen yang sudah memiliki usia di atas 10 tahun. Sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dari OPD ke Lembaga Kearsipan Daerah (LKD).
Untuk akuisisi arsip juga DPK hanya menerima arsip yang sudah memiliki daftar arsip. Sehingga diketahui arsip apa saja yang ada.
“Jadi wajib ada daftar arsip dan akan di cek lebih dulu sebelum akuisisi. Sehingga arsip yang diterima adalah arsip yang sudah rapi bukan arsip kacau,” jelas Hapidah.
Sementara untuk pemusnahan arsip, sebelum dilakukan penghancuran dokumen wajib mengantongi izin dari Wali Kota Bontang dan Kepala Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI).
“Kalau arsip usia 10 tahun lebih itu di kami pemusnahannya. Sementara di bawah 10 tahun bisa dilakukan langsung oleh OPD. Tapi, tetap harus ada izin Kepala Daerah dan kepala ANRI,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir mendampingi Wali Kota Bontang, yakni Sekretaris Kota (Sekkot) Bontang Aji Erlynawati, Kepala OPD, Camat, Lurah di lingkup kerja Pemkot Bontang serta unsur Forkopimda. (Adv)
