AksaraKaltim – Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam memberikan apresiasinya kepada OPD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang.
Diantaranya Badan Pendapatan Daeran (Bapenda) dan Dinas Perhubungan Kota Taman-sebutan Bontang.
Andi Faiz-sapannya, menilai saat ini Bapenda Bontang tengah gencar melakukan pendataan terhadap vila di atas laun Bontang, perusahaan dan sektor lainnya. Tujuannya untuk bisa memaksimalkan sektor wajib pajak di Kota Taman.
Sementara Dinas Perhubungan (Dishub), baru ini melakukan pendekatan terhadap juru parkir untuk memaksimalkan retribusi parkir.
“Jelas saya apresiasi upayanya menggenjot PAD Bontang,” terangnya.
Diakui Faiz, dalam meningkatkan PAD Kota Bontang diperlukan kesadaran masyarakat dan perusahaans sektor lainnya. Agar taat dalam membayar pajak ke daerah.
Pajak yang dibayarkan ke daerah, nantinya juga bakal digunakan untuk pembangunan Kota Bontang agar lebih maju ke depannya.
“Semoga semakin sadar pentingnya membayar pajak untuk pembangunan Bontang lebih cepat,” harapnya.
Kepala Bapenda Kota Bontang, Natalia Trisnawati, menjelaskan bahwa pihaknya tengah gencar melakukan pendataan terhadap objek pajak sektor pariwisata, khususnya vila yang berdiri di atas laut di kawasan pesisir Kota Bontang.
Berdasarkan data terbaru, dari total 31 vila yang beroperasi, saat ini sudah ada sembilan vila yang resmi terdaftar sebagai objek pajak daerah. Jumlah ini meningkat setelah adanya penambahan wajib pajak baru yang kooperatif mendaftarkan usahanya.
“Kemarin ada penambahan sekitar empat vila lagi yang sudah resmi menjadi wajib pajak. Jadi, total sekarang sudah ada sembilan vila di atas laut yang terdaftar sebagai wajib pajak,” kata Natalia Trisnawati.
Selain menyasar sektor usaha pesisir, Bapenda Kota Bontang di saat yang sama juga mulai menjalankan program pemutakhiran data PBB. Fokus pemutakhiran ini ditargetkan pada 13 perusahaan besar yang beroperasi di dalam kawasan industri Kota Bontang.
Natalia menegaskan, proses pemutakhiran data ini sangat penting dilakukan untuk memastikan seluruh potensi pajak daerah dapat dipetakan secara akurat, transparan, dan berkeadilan. Dengan data yang diperbarui, potensi kebocoran pajak dapat diminimalisasi secara optimal.
“Optimalisasi pendapatan dari sektor-sektor ini nantinya akan berdampak langsung kepada masyarakat luas melalui pembiayaan berbagai program pembangunan dan program kerja pemerintah daerah,” pungkasnya. (Adv)
