AksaraKaltim – Setelah melalui proses pembahasan panjang, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026 akhirnya resmi disahkan. Pengesahan ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD Kaltim dan Gubernur Kaltim terhadap Nota Penjelasan serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026.
Penandatanganan dilakukan oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud bersama Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, dan Wakil Ketua III Yenni Eviliana. Dari pihak eksekutif hadir Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Prosesi ini disaksikan 37 anggota DPRD Kaltim, unsur Forkopimda, Sekda Kaltim, jajaran asisten, staf ahli, serta kepala perangkat daerah Pemprov Kaltim dalam Rapat Paripurna ke-47 di Gedung B DPRD Kaltim, Karang Paci, Samarinda, Ahad (30/11/2025) malam.
Setelah disetujui bersama, Ranperda APBD Kaltim 2026 selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. Hasil evaluasi Kemendagri kemudian akan dikembalikan kepada pemerintah daerah sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Gubernur Kaltim menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kaltim, terutama Badan Anggaran, atas kerja keras dalam pembahasan APBD.
“Atas nama pemerintah provinsi, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas pembahasan yang intensif dan konstruktif. Hasilnya, Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 disetujui sebesar Rp15,15 triliun. Angka ini mencerminkan optimisme kita terhadap potensi fiskal daerah,” ujar Rudy dalam akun IG Pemprov Kaltim.
Rudy juga menegaskan bahwa struktur APBD 2026 menunjukkan semakin kuatnya kemandirian fiskal Kaltim. Dari total penerimaan sebesar Rp15,15 triliun, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp14,25 triliun.
“Yang membanggakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp10,75 triliun. Ini menegaskan bahwa kemandirian fiskal kita semakin kokoh, dengan PAD jauh lebih besar dibanding pendapatan transfer yang hanya Rp3,13 triliun,” tegasnya.
