Kaltim  

Buruh Minta Rp5,7 Juta, UMP Kaltim 2027 Disepakati Hanya Rp4,04 Juta

AksaraKaltim – Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur menyepakati Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.046.360. Angka tersebut dihitung berdasarkan 67% dari nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang mencapai Rp6.039.344.

Melansir Bisnis.com, kesepakatan itu tertuang dalam Berita Acara Rapat Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 yang ditandatangani pada Kamis (19/11/2026).

Dalam berita acara tersebut, penghitungan UMP 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 139 ayat (4). Hasil perhitungan KHL kemudian menjadi dasar bagi Dewan Pengupahan untuk menyepakati rekomendasi upah minimum sebesar Rp4.046.360.

Dewan Pengupahan selanjutnya menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud agar menetapkan besaran UMP tersebut. Dengan demikian, angka Rp4.046.360 masih berupa hasil kesepakatan dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti melalui keputusan gubernur.

BACA JUGA:  UMP Kaltim 2025 Naik Rp180 Ribu Menjadi Rp3,75 juta

Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Kaltim dari unsur pengusaha, Slamet Brotosiswoyo, mengatakan pembahasan UMP tahun depan berlangsung alot. Setiap unsur Dewan Pengupahan memiliki argumentasi dan usulan masing-masing mengenai besaran upah minimum yang akan ditetapkan.

Menurut Slamet, perwakilan serikat pekerja atau buruh sempat mengusulkan UMP Kaltim 2027 mencapai Rp5,7 juta pada tahap awal perundingan.

“Perundingan berlangsung alot. Masing-masing pihak mempertahankan argumennya. Serikat buruh awalnya bersikeras UMP Kaltim 2027 sebesar Rp5,7 juta,” ujar Slamet.

Dia menjelaskan, perundingan berlangsung melalui sejumlah tahapan, termasuk tujuh kali skorsing. Setelah melalui proses tersebut, seluruh unsur akhirnya menyepakati besaran UMP berdasarkan perhitungan KHL.

BACA JUGA:  UMP Kaltim 2025 Naik Rp180 Ribu Menjadi Rp3,75 juta

Kesepakatan melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, pekerja, dan akademisi yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur.

Pembahasan UMSP Kaltim 2027

Selain UMP, Dewan Pengupahan Kaltim juga membahas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027. Slamet menyebutkan terdapat enam sektor yang disepakati untuk masuk dalam pembahasan upah minimum sektoral.

Sektor tersebut meliputi pertambangan batu bara, minyak bumi, gas, perkebunan kelapa sawit dan pemanen kayu, serta industri crude palm oil (CPO) dan turunannya.

Namun, besaran upah minimum untuk masing-masing sektor belum ditetapkan. Pembahasan nominal UMSP dijadwalkan kembali berlangsung pada Selasa (24/11/2026).

“Besaran untuk UMSP diputuskan hari Selasa (24/11/2026) mendatang dan akan dirundingkan lagi. Berdasarkan aturan, masih punya waktu lima hari dari putusan UMP,” jelasnya.

BACA JUGA:  UMP Kaltim 2025 Naik Rp180 Ribu Menjadi Rp3,75 juta

Setelah pembahasan UMP dan UMSP tingkat provinsi, proses pengupahan akan berlanjut pada penentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Penetapan upah di tingkat kabupaten/kota menjadi tahapan lanjutan untuk menyesuaikan kebijakan pengupahan dengan kondisi ekonomi, ketenagakerjaan, serta karakteristik masing-masing wilayah.

Secara keseluruhan, kebijakan pengupahan 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kedua regulasi tersebut menjadi landasan mekanisme penetapan upah minimum serta pelibatan Dewan Pengupahan dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah.

Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u311674831/domains/aksarakaltim.id/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4731