AksaraKaltim– Persoalan kecocokan menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan kondisi kesehatan siswa di Kota Bontang kembali disorot kalangan dewan. Kali ini datang dari Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, yang mendesak agar setiap keluhan terkait menu tidak lagi disampaikan sekadar lewat lisan.
Pria yang akrab disapa Herkes itu menekankan pentingnya bukti tertulis setiap kali ada siswa yang bermasalah dengan makanan yang dibagikan. Ia meminta pihak sekolah proaktif mendata siswa yang tidak bisa mengonsumsi menu tertentu, lengkap dengan jumlah dan jenis makanan yang menjadi persoalan, lalu meneruskannya secara resmi kepada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Harus ada dasarnya. Kalau hanya disampaikan lisan, nanti tidak ada dokumentasinya. Jadi sekolah harus menyampaikan berapa anak yang tidak bisa makan dan makanan apa yang menjadi masalah,” kata Heri, Senin (10/8/2026).
Baginya, tanpa surat resmi, keluhan siswa akan sulit ditelusuri kembali saat program dievaluasi. Padahal, catatan semacam itu justru dibutuhkan sebagai bukti konkret ketika ditemukan masalah di lapangan.
Politisi Gerindra tersebut lantas memberi gambaran lebih konkret. Menurutnya, keberatan terhadap satu bahan pangan saja, seperti telur, tidak cukup ditulis secara umum. Sekolah perlu menjelaskan detail olahannya, entah itu telur rebus, telur goreng, atau bentuk lain, supaya dapur SPPG bisa langsung menyesuaikan penyajian tanpa salah sasaran.
Tak berhenti di situ, Heri juga mendorong sekolah menyertakan dokumentasi visual apabila muncul reaksi fisik pada siswa usai menyantap makanan MBG. Foto atau catatan kejadian semacam gatal-gatal, katanya, akan memperkuat posisi laporan saat dibahas bersama pihak penyedia program.
“Kalau memang ada reaksi seperti gatal-gatal, dokumentasinya juga bisa dilampirkan. Jadi ketika ada evaluasi atau temuan, kita punya data yang jelas,” ungkapnya.
Herkes menilai, sistem pelaporan yang tertata rapi semacam ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan kunci agar penyesuaian menu berjalan tepat sasaran. Dengan begitu, potensi makanan yang tidak termakan dan akhirnya terbuang percuma bisa ditekan sejak awal.
Ia juga mengingatkan bahwa esensi program MBG semestinya tetap berpijak pada kondisi kesehatan riil para siswa. Untuk mewujudkannya, jalur komunikasi antara sekolah dan dapur SPPG harus dijaga tetap lancar dan tidak tersendat.
“Kalau komunikasinya baik itu juga agar makanan yang diberikan tidak berakhir mubazir,” pungkasnya. (Adv)
