AksaraKaltim – Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menyampaikan aspirasi tegas masyarakat Kaltim kepada Komisi XII DPR RI terkait rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026, yang bisa berdampak melumpuhkan perekonomian dan pembangunan di daerah.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Balikpapan Rabu, Gubernur Rudy Mas’ud menggunakan analogi yang kuat untuk menggambarkan dampak pemotongan yang disebutnya mencapai 73 persen itu.
“APBD ibarat dua kaki pemerintah di daerah,Jika satu kaki (TKD) dipotong, otomatis jalannya akan pincang,” katanya kepada Komisi XII DPR RI saat melakukan kunjungan kerja dilansir Antara.
Gubernur yang akrab disapa Harum ini mengungkapkan bahwa pemotongan tersebut tidak hanya akan berlaku untuk provinsi, tetapi juga seluruh kabupaten dan kota di Kaltim. Hal ini dapat mengakibatkan revisi total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa seharusnya daerah yang menjadi penyumbang besar bagi pendapatan negara, seperti Kaltim, mendapatkan perlakuan istimewa, bukan justru dikurangi jatahnya.
“Seharusnya TKD ditambah, bukan dipangkas, agar daerah bisa berlari kencang,” tegasnya, yang disambut tepuk tangan perwakilan Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur.
Aspirasi ini sejalan dengan tuntutan Forum masyarakat yang turut hadir dalam pertemuan. Mereka menyoroti ketimpangan pembangunan yang masih terasa, terutama antara wilayah perkotaan dan perbatasan.
Menyindir kondisi ini, Ketua Umum Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (LPADKT-KU), Vendi Meru menyampaikan, ratusan triliun rupiah setiap tahun dikirimkan ke pusat, daerah hanya dapat debunya saja.
Vendi juga mengingatkan pentingnya dana bagi hasil (DBH) sebagai kompensasi atas eksploitasi sumber daya alam.
Menanggapi aspirasi dari Kaltim, Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyambut baik kedatangan Gubernur dan perwakilan masyarakat. Ia mengakui pentingnya suara daerah dan dinamika politik di parlemen.
“Kami sangat bangga dan senang bisa mendapat masukan langsung dari masyarakat,” kata Bambang Patijaya.
Bambang mendukung perjuangan Kaltim dan mengusulkan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR pada awal tahun depan untuk mencari solusi terbaik. Pertemuan ini menjadi langkah awal bagi Kaltim dalam perjuangan mempertahankan anggaran dari pusat secara utuh.
