AksaraKaltim – Dari 62 paket kegiatan yang diusulkan ke Rancangan Umum Pengadaan (RUP), tercatat hanya ada 55 paket yang masuk ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Bontang. Ini terhitung dari Januari sampai 26 Agustus pada APBD murni 2022.
Sebanyak 54 paket kegiatan di antaranya sudah selesai dilelang. Sementara satu paket kegiatan yang belum selesai lelang adalah renovasi atap kantor Wali Kota Bontang.
Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Yessi menjelaskan, semua paket kegiatan yang diusulkan untuk dilelang harus terlebih dahulu di upload ke Sistem Pengadaan Barang dan Jasa (SIMBAJA).
Usai usulan lelang masuk ke Simbaja, selantutnya dilakukan rapat persiapan untuk memastikan tenggat waktunya. Memungkinkan apa tidak untuk ditender.
“Jadi yang masuk ke Simbaja belum tentu terbit di LPSE. Biasanya karena pertimbangan waktu dan tidak memungkinkan dilelang,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, untuk paket kegiatan berupa fisik yang nilainya mencapai miliaran seluruhnya sudah selesai dilelang. Seperti pembangunan pembangunan kantor depo arsip, kantor Satpol PP, turap sungai yang bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kaltim serta kegiatan lainnya.
Lebih jauh dipaparkan Yessi, untuk tenggat waktu lelang maksimal sekitar 30 hari kalender atau satu bulan. Semisal, proses lelang pembangunan turap senilai Rp18 miliar di RT 18 Kelurahan Gunung Elai. Mulai dari pengumuman pascakualifikasi pada 22 Juni sampai penandatanganan kontrak bagi pemenang lelang berakhir di 22 Juli.
“Semua tenggat waktu dan prosesnya sudah diatur,” ungkapnya.
Sementara untuk usulan lelang di APBD perubahan tahun ini, Yessi belum bisa memastikan ada berapa banyak paket kegiatan.
“Belum tahu kalau di perubahan ini,” tutupnya.
