AksaraKaltim – Menjamurnya gerai waralaba dan merek usaha baru di Kota Bontang bukan sekadar menambah pilihan belanja masyarakat. Di balik ekspansi bisnis tersebut, tersimpan potensi pendapatan daerah yang kini menjadi perhatian Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Salah satu sektor yang ikut terdongkrak adalah pajak reklame. Papan nama toko, branding gerai, hingga media promosi yang digunakan pelaku usaha menjadi objek yang terus dipetakan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.
Kepala Bapenda Kota Bontang Natalia Trisnawati menyebut, pertumbuhan usaha menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak reklame sepanjang 2026.
Ia mencontohkan kehadiran sejumlah merek seperti Momoyo, Tomodachi, dan Indomaret yang turut memberikan dampak terhadap potensi pajak reklame.
“Contohnya ketika ada franchise masuk. Otomatis itu juga berimbas dengan reklamenya. Itu salah satu potensi yang harus kita garap di tahun 2026 ini,” ujar Natalia, Rabu (14/9/2026).
Berdasarkan data Bapenda per 31 Agustus 2026, realisasi pajak reklame Kota Bontang telah mencapai Rp1.623.003.567. Jumlah tersebut melampaui target perubahan sebesar Rp1.546.017.000 atau terealisasi 104,98 persen.
Natalia menjelaskan, pengelolaan pajak reklame tidak hanya menyasar pemasangan spanduk atau baliho konvensional. Reklame berukuran besar, termasuk billboard dan videotron milik pihak swasta, juga menjadi bagian dari potensi penerimaan yang terus didata.
Bapenda turut memperhatikan reklame yang terpasang di kawasan jalan protokol, termasuk milik pelaku usaha kuliner dan sektor perdagangan.
Namun, pola pembayaran pajak reklame tidak selalu sama. Ada penyelenggaraan reklame yang menggunakan kontrak tahunan, sementara sebagian lainnya memiliki masa pemasangan yang lebih pendek sesuai kebutuhan dan kondisi usaha.
Perbedaan tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam menentukan potensi penerimaan secara akurat.
“Yang banyak kita garap adalah kontrak tahunan. Tetapi ada juga yang kontraknya bukan tahunan, seperti beberapa usaha di jalan protokol. Itu pun tetap kita garap,” terangnya.
Menurut Natalia, pemetaan potensi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar tidak ada objek pajak yang luput dari pendataan. Evaluasi juga diperlukan untuk memastikan kewajiban perpajakan berjalan sesuai ketentuan.
Di sisi lain, pertumbuhan media promosi digital seperti videotron turut mengubah wajah tata kota. Natalia menilai keberadaan media tersebut dapat menjadi alternatif promosi yang lebih tertata dibandingkan pemasangan spanduk secara masif.
Bagi Bapenda, perkembangan tersebut menjadi peluang sekaligus bahan evaluasi dalam memperkuat pengelolaan pajak reklame. Dengan pendataan yang lebih menyeluruh, pertumbuhan aktivitas ekonomi di Bontang diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD. (Adv)






