AksaraKaltim – Pemberitaan palsu (hoaks) jelang pemilu 2024 meningkat. Dilansir dari laman resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), tercatat sebanyak 91 isu hoaks yang beredar mulai Januari hingga 26 Oktober. Peningkatan yang signifikan pun terjadi sejak Juli lalu.
Angka tersebut meningkat hampir sepuluh kali lipat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Diketahui Pemilu serentak akan dilangsungkan pada 14 Februari 2024 mendatang.
Ketua Dewan Perwakila Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam meminta masyarakat agar bisa lebih jeli dalam membedakan, baik berita atau konten. Apakah itu sebuah hoaks atau bukan.
Terlebih saat ini sudah mendekati Pesta Demokrasi. Mulai dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Lalu legislative, mulai dari DPRD kabupaten, kota, provinsi, hingga DPR dan DPD RI.
“Dengan maraknya berita hoaks, saya himbau masyarakat agar lebih bisa memilah. Apalagi ini musim politik,” himbaunya.
Kata Faiz-sapaan, terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) juga diminta untuk tidak berpolitik praktis. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Oleh karena itu ASN dihimbau agar lebih berhati-hai dalam melakukan pose dalam berfoto.
“Jangan sampai berfoto dengan pose tertentu karena hanya ingin bergaya di foto tapi malah menjadi korban hoaks. Kasihan juga mereka kalau sampai ada yang iseng menggiring isu” terangnya.
Ketua Bawaslu Bontang, Aldy Altrian menegaskan peran jurnalis sangat penting untuk menangkal berita hoaks. Baik itu malainformasi, disinformasi, maupun misinformasi.
“Untuk itu kami menggandeng jurnalis untuk sama-sama memerangi hoaks,” kata Ketua Bawaslu Kota Bontang Aldy Artrian.
Aldy menuturkan, pemberantasan hoaks jelang pemilu bukan hanya peran Bawaslu.
“Secara institusi, kepengawasan memang berada di Bawaslu. Tetapi media massa menjadi ujung tombak guna menjaga pilar demokrasi,” tuturnya.
