AksaraKaltim – Ketua Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Ishaq Rahman, menyoroti perlunya integrasi data antar-pangkalan dalam distribusi gas elpiji. Menurutnya, sistem ini penting untuk mencegah praktik transaksi ganda oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab.
Ketidaktersambungan data antar-pangkalan selama ini menjadi celah bagi pihak tertentu untuk memanfaatkan situasi dengan membeli gas dari beberapa tempat sekaligus, sehingga alokasi gas bersubsidi sering kali tidak tepat sasaran.
“Kalau data mereka terkoneksi, satu pangkalan pasti akan menolak transaksi tersebut karena terdeteksi ganda,” kata Ishaq.
Ia menjelaskan, jika konsumen telah membeli gas di satu pangkalan, sistem integrasi data akan mencatatnya. Ketika konsumen tersebut mencoba membeli lagi di pangkalan lain, sistem akan secara otomatis menolak transaksi.
Namun, kenyataannya, ketidaktersambungan data membuat pangkalan tidak bisa mendeteksi transaksi serupa. Kondisi ini tidak hanya merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan, tetapi juga berpotensi menciptakan ketimpangan distribusi di wilayah PPU.
“Karena datanya tidak saling terhubung, mereka bisa mengambil gas di beberapa tempat sekaligus,” ujarnya.
Ishaq juga menyoroti adanya surplus alokasi gas di PPU, tetapi situasi di lapangan menunjukkan bahwa banyak pihak yang tidak mendapatkan gas sesuai haknya.
“Sekarang, alokasi gas di PPU bahkan surplus, tapi banyak pihak nakal yang mungkin saja mengalihkan gas tersebut ke tempat lain atau memperjualbelikannya kepada pihak yang seharusnya tidak menerima,” katanya.
Ketua Komisi I ini mengungkapkan kekhawatirannya atas dampak dari distribusi yang tidak adil tersebut. Ia mencontohkan, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang sangat membutuhkan gas untuk operasional sering kali justru kesulitan mendapatkan pasokan.
“Ada UMKM yang seharusnya mendapatkan jatah, tapi malah enggak dapat. Ini jelas perlu tindakan tegas,” tegasnya.
Ishaq mendorong pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan agen gas, untuk segera mengembangkan sistem integrasi data sebagai solusi jangka panjang. Ia menilai langkah ini bisa menjadi fondasi penting untuk memastikan distribusi yang adil dan transparan. Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap pangkalan dan agen nakal juga harus diperkuat untuk memberikan efek jera.
“Ini jadi masalah serius. Kita tidak hanya bicara soal pelanggaran aturan, tetapi juga dampaknya pada masyarakat kecil yang paling membutuhkan,” tambahnya.
Ishaq berharap agar pemerintah daerah dapat segera bertindak, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa distribusi gas bersubsidi benar-benar sampai kepada yang berhak. (Adv)
