AksaraKaltim – Merasa tidak sesuai dengan komitmen Pemkot Bontang mengenai bonus bagi cabang olahraga (Cabor) peraih medali pada perhelatan Porprov Kaltim ke VII di Kabupaten Berau 2022 lalu. Sejumlah manager, pelatih dan official menolak tanda tangan pencairan bonus, Senin (9/10/2023).
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispopar) Bontang, Aznem menilai jika satu cabor hanya dihitung satu pelatih. Dirinya tidak mengetahui jika dalam satu cabor sampai tiga pelatih dan official juga mendapat bonus tersendiri.
“Setiap cabor kami anggap satu pelatih. Official juga ada sendiri. Semua kan sudah terencana saat diusulkan ke TAPD jadi ya hanya itu,” terangnya saat ditemui di ruang Bidang Olahraga Kantor Dispopar.
Aznem menegaskan, adanya penolakan tanda tangan dari sejumlah manager, pelatih dan official cabor dipastikan tidak akan mempengaruhi proses pencairan bonus nantinya. Karena semua sudah dianggarkan dan hal ini sudah dilakukan perbandingan dengan bonus dua daerah lain yang ada di Kaltim.
“Kami kirim semua, tanda tangan atau tidak tetap kami kirim ke BPKAD untuk pencairan bonus itu. Selama nomor rekeningnya ada pasti akan masuk (bonus). Kalau tidak mau terima ya pasti kembali ke kas daerah uangnya,” katanya.
Disinggung mengenai adanya perbedaan dengan perolehan bonus pada Porprov Kalitm tahun 2018 silam di Kutai Timur dengan sekarang, Aznem menjelaskan jika dirinya tidak terlalu paham. Lantaran saat itu dia belum menjabat Kadispora.
Meski demikian, salah satu staf Dispopar, Arwan mengakui jika sistem perhitungan bonus untuk manager hingga offisial yang dikalkulasikan dari total perolehan medali memang diterapkan saat Porprov Kaltim di Kutim. Akan tetapi, Dispopar berdalih sistem tersebut kini tidak diterapkan lantaran mendapatkan protes dari para atlet.
“Kemarin atlet komplain, kenapa lebih banyak (besaran bonus) untuk manager dari atlet. Karena manager kan kalkulasi. Misal satu atlet dapat emas satu dan dalam cabornya memperoleh 10 emas, kalau dikalkulasi lebih banyak kan,” ucap Arwan.
Sementara, Kepala Bidang Olahraga, Muhtar menambahkan untuk bonus atlet pada anggaran murni 2023 hanya teranggarkan senilai Rp5 miliar. Jumlah tersebut termasuk untuk mengakomodir kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA).
Kemudian, pada APBD perubahan 2023 Dispopar hanya mendapatkan tambahan 6 miliar untuk bonus atlit.
“Maka tersisa sekira Rp4 miliar. Kemudian ada tambahan Rp6 miliar di APBD perubahan 2023 totalnya hanya Rp10 miliar lebih sedikit saja. Kami juga inginnya besar tapi kalau anggarannya juga terbatas. Mau kami ambilkan dari mana (kekurangannya),” jelasnya.
Mengenai hitungan bonus pada Porprov Kaltim di Berau untuk cabor berapa besaran yang diperoleh, Muhtar belum bisa menjabarkan. Dengan alasan tidak hafal nominalnya.
“Terus terang saya tidak begitu hafal, karena bukan hanya ini yang saya urus. Bahkan sampai sekarang rekening mereka saja masih ada yang belum lengkap,” pungkasnya.
