AksaraKalrim – Ketua Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Ishaq Rahman, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) operasi pasar dan inspeksi mendadak (sidak) sebagai langkah solusi jangka pendek dalam mengatasi permasalahan distribusi gas elpiji di wilayahnya.
Meskipun demikian, ia mengungkapkan bahwa salah satu akar masalah utama terletak pada kurangnya data distribusi antaragen, yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan distribusi gas bersubsidi.
“Untuk sementara, solusinya adalah melakukan operasi pasar dan sidak. Tapi masalahnya, data yang ada di agen-agen itu kurang terintegrasi,” kata Ishaq.
Menurutnya, setiap agen memang memiliki aplikasi untuk mencatat distribusi gas ke pangkalan, tetapi sistem tersebut tidak terkoneksi satu sama lain. Akibatnya, kontrol distribusi sulit dilakukan secara menyeluruh.
Hal ini, lanjut Ishaq, membuka peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan celah tersebut dengan mendatangi beberapa pangkalan dalam satu hari menggunakan dokumen yang sama.
“Ini memungkinkan masyarakat untuk menggunakan satu KTP dan mengambil gas dari pangkalan yang berbeda,” ujarnya.
Sebagai contoh, Ishaq menggambarkan situasi di mana seseorang bisa mengambil gas di pangkalan milik A, lalu melakukan pembelian lagi di pangkalan milik Dedi pada hari yang sama.
Ketidakpaduan data distribusi antaragen tidak hanya menyulitkan pengawasan, tetapi juga memperparah ketimpangan distribusi. Gas bersubsidi yang seharusnya digunakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan malah disalahgunakan oleh mereka yang bisa memanfaatkan sistem yang belum terintegrasi tersebut.
Ishaq mengungkapkan pentingnya upaya untuk menyatukan data distribusi agar pengawasan bisa dilakukan lebih efektif.
Namun, ia juga menegaskan bahwa solusi jangka pendek seperti operasi pasar dan sidak tetap penting dilakukan untuk meredakan keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas elpiji bersubsidi.
Langkah ini harus didukung dengan pengawasan ketat, baik dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.
Sebelumnya, distribusi gas elpiji di PPU sering menjadi keluhan masyarakat, terutama karena sulitnya mendapatkan gas pada waktu-waktu tertentu. Beberapa pihak menduga adanya permainan di tingkat pangkalan atau agen, yang menyebabkan distribusi tidak merata.
Ishaq mendesak semua pihak terkait untuk lebih serius menangani permasalahan ini, termasuk dengan memberikan sanksi tegas kepada pelaku pelanggaran. (Adv)
