AksaraKaltim – Ketua Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Ishaq Rahman, menegaskan pentingnya pengawasan distribusi gas elpiji yang lebih ketat untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan.
Ia mendukung peran aktif camat, lurah, kepala desa, dan ketua RT dalam mengawasi praktik distribusi di lapangan, yang selama ini kerap menjadi sorotan karena adanya dugaan pelanggaran.
“Kita juga setuju bahwa camat, lurah, kades, dan RT perlu berperan aktif dalam mengawasi distribusi gas,” ujar Ishaq.
Menurutnya, aparatur desa dan kecamatan adalah pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan dapat memantau langsung distribusi gas di wilayah mereka. Pengawasan dari tingkat lokal ini dinilai lebih efektif dalam mencegah dan mengidentifikasi pelanggaran.
Salah satu usulan Ishaq adalah mendokumentasikan bukti pelanggaran untuk memperkuat pengawasan. Ia mencontohkan situasi di mana masyarakat membeli gas dari beberapa pangkalan dalam satu hari, yang jelas-jelas melanggar aturan distribusi.
“Kalau ada bukti di lapangan bahwa ada masyarakat yang mengambil di beberapa pangkalan berbeda dalam satu hari, cukup difoto saja sebagai bukti,” tegasnya.
Ishaq juga menyoroti perlunya sanksi tegas tidak hanya untuk masyarakat yang melanggar, tetapi juga untuk pangkalan dan agen yang tidak mematuhi ketentuan distribusi.
Menurutnya, agen dan pangkalan memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan SOP distribusi gas. Jika ditemukan melanggar, mereka harus mendapat tindakan tegas sebagai bentuk efek jera.
“Jadi, bukan hanya masyarakat yang harus kita berikan sanksi, tetapi pangkalan dan agen yang melanggar pun perlu mendapatkan tindakan tegas,” katanya.
Permasalahan distribusi gas elpiji di PPU telah menjadi perhatian publik karena banyaknya laporan terkait pelanggaran, seperti distribusi yang tidak merata dan penyalahgunaan kuota gas bersubsidi.
Ishaq menekankan bahwa pengawasan dari seluruh pihak, mulai dari aparatur pemerintahan desa hingga masyarakat, menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah ini. (Adv)
