AksaraKaltim – Ketua Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Ishaq Rahman, mengungkapkan adanya kebijakan pembatasan kendaraan di wilayah Gunung Mulia sebagai langkah untuk mencegah kerusakan lebih parah pada jalan tanah di kawasan tersebut.
Kebijakan ini diterapkan dengan memasang portal yang membatasi kendaraan yang melintas, khususnya truk besar dengan lebar lebih dari tiga meter.
“Di Gunung Mulia, ada kebijakan pemortalan jalan supaya tidak cepat rusak,” ujar Ishaq.
Ia menjelaskan bahwa langkah ini diambil mengingat kondisi jalan yang belum memadai. Jalan tanah yang ada saat ini masih rentan terhadap kerusakan, terutama jika dilalui kendaraan besar dengan muatan berat.
Menurutnya, pembatasan ini menjadi solusi sementara agar jalan tetap dapat digunakan oleh masyarakat setempat. Namun, ia juga mengakui bahwa kebijakan ini bisa menimbulkan dilema bagi warga yang menggantungkan akses jalan tersebut untuk kegiatan ekonomi mereka.
“Minggu lalu saya lewat sana, dan kebijakan itu masih berlaku. Ini dilakukan agar jalan tidak cepat rusak, terutama karena kendaraan besar yang lewat,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa truk besar sering kali membawa hasil panen sawit atau barang lainnya, sehingga kebijakan ini dapat memicu ketidakpuasan.
“Truk besar dilarang lewat, tapi masyarakat harus paham bahwa kebijakan ini untuk menjaga agar jalan tetap bisa dilewati,” tambahnya.
Ishaq menilai, kebijakan ini harus disertai dengan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah perlu menjelaskan tujuan dari pembatasan tersebut agar masyarakat memahami pentingnya menjaga jalan yang ada, terutama sebelum perbaikan jalan secara permanen dapat dilakukan.
Selain itu, Ishaq juga mendorong pemerintah daerah untuk segera merencanakan perbaikan jalan di wilayah Gunung Mulia. Ia menekankan bahwa akses jalan yang baik akan memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada kelancaran distribusi hasil bumi mereka. (Adv)
